2Banner GIF 2021

Kemendikbud Monitoring Realisasi Pembangunan Sanitasi Sekolah di Parigi Moutong

Kemendikbud Monitoring Realisasi Pembangunan Sanitasi Sekolah di Parigi Moutong
Foto: Monitoring Kemendikbud di Parigi Moutong. Kemendikbud Monitoring Realisasi Pembangunan Sanitasi Sekolah di Parigi Moutong.

Gemasulawesi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) monitoring realisasi pembangunan sanitasi sekolah tahun 2021 di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Ini kunjungan rutin, kegiatan monitoring saja sesuai dengan laporan yang kami terima dari daerah. Alhamdulillah program pembangunan sanitasi ini berjalan dengan baik,” ungkap Tim Teknis Sarana Prasarana (Sapras) Direktorat SMP, Kemendikbud, Ristek, Muhamad Taufik saat ditemui di Parigi, Sabtu 6 November 2021.

Dia mengatakan, program pembangunan sanitasi yang bersumber dari APBN tahun 2021, Parigi Moutong mendapatkan kuota tiga sekolah.

Baca juga: Ini Respon Luhut Terkait Tudingan Bisnis Tes PCR

Tiga sekolah itu yakni, SMP Negeri 2 Balinggi Kecamatan Balinggi, SMP Negeri 2 Tinombo Kecamatan Tinombo Selatan, dan SMP Negeri 2 Bolano Kecamatan Bolano.

“Khusus untuk Parigi Moutong, berdasarkan laporan pelaksanaannya berjalan dengan baik, terserap dengan baik. Meskipun letak geografisnya cukup jauh,” ucapnya.

Menurut dia, keberadaaan sanitasi di lingkungan sekolah sangat penting. Salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembuangan limbah yang memadai.

Sebab kata dia, meskipun sarana dan prasarana dibangun dengan mewah, akan dianggap percuma apabila penyediaan air tidak tersedia.

“Makanya tiga sekolah ini akan kita lakukan monitoring, terkait program sanitasi,” jelasnya.

Sebenarnya kata dia, seluruh sekolah di Parigi Moutong mengajukan usulan program sanitasi ke Kemendikbud Ristek, namun karena penetapannya berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu, alokasi anggaran pada program tersebut juga terbatas, sehingga  hanya tiga sekolah saja yang ditetapkan.

“Karena program ini seluruh Indonesia jadi kuotanya terbatas, malah ada kabupaten yang sama sekali tidak mendapat program ini,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, program sanitasi ini sangat terbatas baik secara finansial, padahal  memprioritaskan proses perbaikan sekolah.

Sehingga, untuk mendukung itu pihaknya juga menyerankan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sekolah melalui APBD, agar tidak hanya bergantung dengan program pemerintah pusat.

“Kalau daerah mau menganggarkan untuk sanitasi bisa saja. Itu menjadi kebijakan pemerintah daerah mengingat hal ini sangat penting,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Negara akan Lelang Aset Tanah 124 Hektare Milik Tommy Soeharto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post