Banner Disperindag 2021 (1365x260)

Kemandirian Fiskal, 80 Persen Daerah Bergantung Pemerintah Pusat

Kemandirian Fiskal, 80 Persen Daerah Bergantung Pemerintah Pusat
Foto: Gedung BPK RI.

Berita nasional, gemasulawesi– Dari hasil reviu BPK atas kemandirian fiskal Pemerintah daerah (Pemda), sebanyak 88,07 persen Pemda belum mandiri.

Reviu itu meliputi perhitungan indeks kemandirian fiskal dan evaluasi kualitas desentralisasi fiskal 503 Pemda.

“Sebagian besar Pemda atau 443 dari 503 Pemda (88,07 persen) masuk dalam kategori belum mandiri,” ungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 22 Juni 2021.

Kemandirian fiskal sebagian besar Pemda belum maksimal, menunjukkan daerah masih sangat bergantung ke pemerintah pusat, dalam hal ini dana transfer ke daerah (TKDD).

Daerah itu belum memaksimalkan potensi di daerah masing-masing untuk menambah penerimaan negara dalam membiayai berbagai program dan proyek strategis.

Baca juga: MPR RI Apresiasi Langkah Himbara Tunda Tarif Transfer

Baca juga: Parigi Moutong Tuntaskan Verifikasi Klaim Bansos Masyarakat Prasejahtera

Baca juga: DLH Nilai Tanggul Baru Teluk Palu Berbahaya

“Daerah sangat tergantung pada dana transfer ke daerah untuk membiayai belanja di masing-masing Pemda,” tuturnya.

Tercatat mayoritas Pemda atau sekitar 468 dari 503 Pemda juga tidak mengalami perubahan status kemandirian fiskalnya sejak tahun 2013.

Baca juga: Disdikbud Parimo Ancam Ganti Kepsek Lambat Lapor Dana Bos

Baca juga: Gubernur Siap Orbitkan Pengusaha Daerah ke Level Nasional

Kemandirian fiskal ini tidak berubah meski saat pandemi covid 19 menghantam Indonesia. Bahkan terdapat kesenjangan antardaerah yang masih cukup tinggi.

“Hal ini menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri masih belum merata,” sebutnya.

Baca juga: Pembangunan Parigi Moutong 2021, Memajukan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi

Baca juga: Presiden Setujui Usulan Gubernur Soal Kenaikan Fiskal Sulawesi Tengah

BPK menemukan, daerah bukan penerimaan dana keistimewaan atau dana otonomi khusus memiliki proporsi status IKF lebih baik dibanding daerah penerima.

“Ini menunjukkan ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat masing tinggi karena dana keistimewaan/dana otonomi khusus merupakan bagian dari dana transfer,” tutupnya. (***)

Baca juga: Rusdi Mastura Perjuangkan Peningkatan Fiskal Sulteng

Baca juga: Lagi, Realisasi Dana BOS Parimo Lambat Lapor

Baca juga: DPRD Rapat Paripurna Sertijab Gubernur Sulawesi Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post