Kemana Muara Puluhan Miliar Dana Pokir DPRD Parigi Moutong?

1
166
Kemana Muara Puluhan Miliar Dana Pokir DPRD Parigi Moutong?
Illustrasi Pokir DPRD Parigi Moutong (Foto: Ist)

Masih ingat istilah dana aspirasi DPRD? Tentu kita masih ingat, dimana dana aspirasi itu lebih banyak bermuara pada proyek fisik yang ujungnya hanya menguntungkan pribadi oknum DPRD.

Sekarang dana aspirasi itu telah berganti nama dana pokok pikiran atau disingkat Pokir. Secara umum Pokir DPRD Parigi Moutong ini tidak ada bedanya dengan dana aspirasi. Serupa dalam praktek pelaksanaannya.
Atas nama kepentingan konstituen maka dana Pokir bernilai puluhan miliar dibagikan kepada 40 orang anggota DPRD Parigi Moutong.

Kemana sebenarnya muara puluhan miliar dana Pokir DPRD Parigi Moutong yang disebut-sebut untuk mensejahterakan konstituen itu mengalir? Untuk kepentingan siapa sebenarnya dana Pokir itu?

Bukan rahasia lagi jika Pokir mutlak adalah dana aspirasi itu sendiri, ada kecederungan penggunaannya syarat dengan dugaan korupsi.

Masih lekat diingatan bagaimana pemberitaan terkait penetapan tersangka anggota DPRD di wilayah Jeneponto akibat dana Aspirasi pada tahun 2016. Kejadian yang sama terjadi lagi pada tahun 2018 di Ketapang, Kalimantan barat kembali kejaksaan menetapkan tersangka terhadap Ketua DPRD Ketapang akibat dana aspirasi.

Pangkal persoalan dari terjeratnya sejumlah anggota DPRD pada daerah adalah dugaan aliran fee sebesar 10-20 persen.

Fee itu oleh kejaksaan dianggap sebagai pelanggaran karena ada unsur dugaan memperkaya diri demi kepentingan pribadi.

Berkaca dari persoalan tersebut, tampaknya DPRD tidak kehabisan akal. Dana Aspirasi yang dinilai mulai berpolemik dirubah nama menjadi dana Pokok pikiran.

Berdasarkan informasi dari sumber resmi gemasulawesi.com setiap anggota DPRD Parigi Moutong menerima dana Pokir senilai Rp500 juta per orang.

Masih keterangan sumber yang minta namanya tidak dikorankan mengatakan dari jumlah Rp500 juta itu anggota DPRD Parimo menerima 300 juta untuk dikelola sendiri dalam penyusunan programnya. Sementara untuk Rp200 juta disebut telah dikonversi dalam bentuk uang senilai Rp20 juta dengan asumsi 10 persen dari jumlah anggaran.

Miris memang, anggaran daerah dibagi bagi layaknya potongan kue. Sementara kondisi warga Parigi moutong umumnya masih banyak yang hidup dibawah standar kemiskinan.

Apakah ada yang salah dengan keberadaan Pokir itu? Tentu jika digunakan sesuai dengan peruntukkannya tidak ada salahnya. Sayangnya, dalam prakteknya, dana Pokir lebih banyak dilimpahkan dalam proses pekerjaan fisik. Hasil penelusuran gemasulawesi.com, saat proses pengerjaannya kemudian diduga akan dikerjakan sendiri oleh oknum anggota DPRD atau pengusaha yang telah diarahkan agar bisa memaksimalkan keuntungan.

Kasus dugaan penyalahgunaan dana aspirasi juga sempat santer di kabupaten Parimo pada tahun 2016. Pada periode pertama kepemimpinan Bupati Parimo Samsurizal saat itu bahkan sempat ‘murka’ dan menyebut DPRD Parimo diduga sempat kelola 40 miliar dana aspirasi.

Semoga anggota DPRD terpilih pada periode saat ini bijak dalam mengelola anggaran Pokir. Tidak dengan niat untuk memperkaya diri, kelompok atau keluarga.

Sebaiknya, Pokir itu digunakan sepenuhnya bagi kepentingan warga Parimo.

Laporan: Muhammad Rafii

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan