Kamis, April 22, 2021

2020, Parigi Moutong Catat 66 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Must read

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, catat 66 kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2020.

“Tercatat dari 66 kasus itu, pelecehan seksual masih dominan di Parimo,” ungkapnya Kabid Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Parigi Moutong, Kartikowati di ruang kerjanya, Selasa 16 Maret 2021.

Ia mengatakan, kasus kekerasan perempuan dan anak khususnya pelecehan seksual terhadap anak-anak, sebagai kelompok rentan kekerasan sekitar 23 kasus. Kemudian, lima kasus menimpa perempuan dewasa.

Lalu, kasus kekerasan perempuan dan anak lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 18 kasus. Lima kasus lainnya yakni kekerasan fisik terhadap anak dan dua kasus kekerasan psikis.

Baca juga: Ini Cara DP3A Sulteng Tekan Kasus Kekerasan Anak Parigi Moutong

“Pada penyelesaian perkara kasus-kasus kekerasan terdapat 63 laporan polisi. Kemudian diselesaikan secara kekeluargaan 27 kasus. Telah selesai di Kejaksaan 19 perkara dan tiga perkara lainnya diselesaikan lewat pengadilan,” terangnya.

Ia menyebutkan, dalam penanganan perkara baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Tetap melakukan pendampingan menggandeng aparat penegak hukum.

Kasus anak sebagai pelaku yang boleh dinaikan status hukumnya ke pidana antara lain, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba dan kasus asusila berat.

Namun disisi lain, Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menyebutkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung menurun pada tahun 2020.

“Kekerasan perempuan dan anak di tahun 2020 sebanyak 66 kasus, sedangkan tahun 2019 kasus kekerasan berada di angka 82 kasus,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kecenderungan penurunan kasus itu karena Pemda Parigi Moutong masif melakukan kampanye terhadap Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga hingga ke desa.

Sehingga, masyarakat sudah mulai memahami dampak dan sanksi jika terjadi kasus yang menimpa perempuan dan anak.

Menurutnya, pelibatan pemangku kepentingan dan tokoh-tokoh di seluruh wilayah kabupaten itu sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kasus kekerasan perempuan dan anak. Baik itu kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual maupun penelantaran anak.

“Apa yang telah kami lakukan adalah bentuk komitmen Pemda Parigi Moutong lintas instansi. Bahkan melibatkan pemangku kepentingan dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutupnya.

Baca juga: Pukul Jurnalis, Organisasi Pers Palu Kecam Polisi

Laporan: Muhammad Rafii

- Advertisement -spot_img

More articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article