Kebijakan UHC, Tanpa Data Valid

0
67
SHARE

Laporan: Daniel

Parimo, Gemasulawesi.com- Meski belum memiliki data yang valid, DPRD dan pemerintah Parimo tetap bersepakat menetapkan sistem Sistem Universal Coverage (UHC) diterapkan mulai tahun 2019. 

UHC merupakan sebuah kebijakan terkait memfasilitasi pembayaran BPJS bagi masyarakat kategori kurang mampu di Kabupaten Parimo. Diterapkannya sistem ini, sebagai langkah pemerintah Parimo untuk memastikan seluruh masyarakat Kategori kurang mampu mendapatkan layanan jaminan kesehatan BPJS, yang pembayarannya juga ditanggung penuh oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo.

Sayangnya, terungkap jika Pemda Parimo sebenarnya belum melakukan kerja sama dengan pihak BPJS, padahal berdasarkan kesepakatan sistem UHC ini seharusnya sudah berjalan sejak 1 Januari 2019.

“Kalau dulu, masyarakat masih harus menunggu agar kartu BPJS nya aktif, makanya harus dirawat dulu, kalau sekarang perlihatkan KTP dan berkas keterangan kurang mampu, bawa kedinsos terus ambil kartunya di BPJS, sudah langsung jadi, karena sudah dibayar pemerintah,” ujar Arif Alkatiri salah satu anggota DPRD Parimo, yang ditemui usai Hearing DPRD dengan beberapa OPD terkait pelayanan kesehatan, diruang paripurna DPRD Parimo, Rabu 9/1.

Bahkan hingga saat ini, pemerintah daerah melalui dinas terkait belum memiliki data valid berdasarkan hasil verifikasi, untuk memastikan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 20 Miliar untuk melaksanakan sistem UHC, benar diperuntukan bagi sekitar 122 ribu masyarakat kategori kurang mampu.

Arif Alkatiri yang dikonfirmasi terkait hal itu, mengakui hal tersebut. Ia mengatakan, saat ini pihak DPRD belum menerima validasi data yang diminta dari dinas terkait.

“Sebenarnya kemarin kita minta segera dia MOU diawal tahun, itulah yang kita tunggu data Valid dari Dukcapil, Dinsos, kan ada PKH. Jadi begini kalau kesiapan anggaran sudah ada, angka besaran orangnya itu ada, tapi kita mau divalidasi, karena sebagainnya itu dari anggaran bagi hasil pajak rokok, ” Jelasnya.

Ia menegaskan, DPRD baru mendapat data awal jumlah total keseluruhan warga kategori kurang mampu yang dijadikan dasar penetapan anggaran untuk sistem UHC, data tersebut menurutnya bersumber dari data warga yang masuk dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), sekitar 21ribu jiwa  dan ketambahan 100 ribu jiwa di tahun 2019.

Diketahui, Kepala Dinas Sosial (Kadis Sosial), Elvis Tombolotutu tidak hadir dalam kesempatan tersebut.


SHARE

Tinggalkan Balasan