Kebijakan Penerimaan CPNS Tahun 2020 Dipertanyakan

Kebijakan Penerimaan CPNS Tahun 2020 Dipertanyakan
Rapat pembahasan KUA-PPAS Banggar DPRD Parimo dan TAPD (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.comKebijakan penerimaan CPNS tahun 2020 dipertanyakan Banggar DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulteng.

Hal tersebut terungkap dalam rapat lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran -Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Parimo.

Read More

Rapat yang dihelat di ruang sidang paripurna DRPD Parimo tersebut, diikuti Tim TAPD Pemda dan Banggar DPRD, Selasa, 30 Juli 2019.

“Terkait kebijakan pembahasan anggaran, apakah ada rencana Pemda terkait penerimaan CPNS tahun 2020,” ungkap I Made Yastina, salah seorang anggota Banggar.

Menurut dia, Pemda tentunya harus memiliki perhitungan secara matang dalam APBD tahun 2020 terkait kebijakan penerimaan CPNS.

Sebaiknya kata dia, kebijakan Pemda terkait penggunaan APBD berdasarkan kesepakatan bersama dengan DPRD.

“Ini juga penting, jika publik bertanya soal kebijakan Pemda terkait kegiatan yang menyerap APBD, alangkah janggalnya kita menjawab tidak tahu,” terangnya.

Selain itu, dia juga meminta penjelasan terkait dasar perhitungan penetapan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kepala BPKAD Parimo, Yusrin, yang turut hadir mengungkapkan, Pemda Parimo telah mengeluarkan kebijakan penerimaan CPNS tahun 2020.

Yusrin mengakui, saat ini kebijakan tersebut sedang dalam tahap pengusulan ke pihak kementrian di Jakarta.

“Pemda saat ini sedang berkoordinasi dengan Kemenpan terkait formasi yang dibutuhkan dan meminta pertimbangan Kemenkeu agar penerimaan CPNS tahun 2020 teralokasi melalui DAU,” terangnya.

Menurutnya, Pemda bakal kesulitan jika Kemenkeu tidak menanggapi hal tersebut, sehingga hal ini masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Terkait dasar pemberian TPP Yusrin menjelaskan, dalam Peraturan Bupati terkait pemberian TPP harus berdasar pada 60 persen kehadiran pegawai ditambah dengan 40 persen kinerja.

Hal sangat bagus, karena kadang ada tenaga honor yang lebih pintar dan cekatan mengerjakan suatu pekerjaan dibanding PNS. Cara ini juga mendorong kompetisi sehat atar pegawai, untuk segera menyelesaikan pekerjaannya,” jelas Yusrin.

Laporan: Rafii

banner 728x90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.