Kasus BLBI, KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru

0
93
Kasus BLBI, KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru
Konfrensi Pers KPK RI, Penetapan Tersangka Baru Kasus BLBI

Jakarta, gemasulawesi.com Kasus BLBI, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua tersangka baru.

Dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN.

Hal tersebut terungkap dalam rilis resmi KPK-RI melalui siaran pers akun resmi KPK.go.id, yang dibacakan salah satu Komisioner KPK RI, Saut Situmorang.

Setelah melakukan proses penyelidikan, ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur di Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sehingga, KPK membuka penyidikan baru dugaan tindak pidana korupsi, bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Tumenggung selaku Kepala BPPN.

“Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan SJN (Pemegang saham pengendali BDNI) dan ITN (swasta) sebagai tersangka,” terangnya, Senin, 10 Juni 2019.

Dia mengungkapkan, SJN dan ITN diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 Triliun.

Misrepresentasi tersebut ternyata diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 Triliun.

“Saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan aset tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 Miliar,” ungkapnya.

Dia menuturkan, atas perbuatan tersebut, SJN dan ITN disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Syarifuddin Arsyad Tumenggung pada perkara BLBI, dijatuhkan pidana penjara 15 Tahun

Sebelumnya kata dia, KPK telah memproses Syafruddin Arsyad Tumenggung, Ketua BPPN hingga putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dan dijatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1 Miliar.

Dalam putusan tingkat banding ini lanjut dia, Majelis Hakim meningkatkan lama hukuman terhadap terdakwa.

“Dengan pokok pertimbangan menyebutkan, tindakan terdakwa selaku Kepala BPPN telah melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia,” terangnya.

Ia menambahkan, rakyat Indonesia baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter Tahun 1998, dan kerugian keuangan negara yang diakibatkan sangat besar di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Siaran Pers KPK

Tinggalkan Balasan