Kapuspen Kemendagri Tegaskan Kepala Daerah Pecat ASN Terpidana Incraht Kasus Korupsi

103
Kapuspen Kemendagri Tegaskan Kepala Daerah Pecat ASN Terpidana Incraht Kasus Korupsi
Bahtiar, Kapuspen Kemendagri (Foto: Ist)

Parimo, gemasulawesi.com Kapuspen Kementrian dalam negeri (Kemendagri) menegaskan Kepala Daerah harus memecat Aparatur Sipil Negeri (ASN) terpidana incraht kasus korupsi.

“Harus ada putusan pengadilan incraht, sebagai dasar pemberhentian ASN,” ungkap Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, dikutip dari Portalsulawesi.com, Selasa, 17 September 2019.

Menurutnya, jika tidak ada lagi upaya banding dan merupakan putusan pengadilan yang incraht, maka kepala daerah harus segera mengeluarkan keputusan pemberhentian ASN terpidana korupsi.

Sebelumnya, dalam Surat Edaran Kemendagri nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 menjelaskan pemberlakukan sanksi tegas kepada ASN, memberhentikan dengan tidak hormat ASN terpidana korupsi, sesuai dengan Keputusan Incraht Pengadilan.

Pemberhentian ASN terpidana incraht kasus korupsi juga dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN, nomor 182/6597/SJ, nomor 15 Tahun 2018, nomor 153/KEP/2018, tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) pun memberi penguatan penegakan hukum terhadap ASN terpidana incraht kasus korupsi melalui amar putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 terkait Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Dalam amar putusan MK disebutkan, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Sayangnya, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parimo dinilai mengabaikan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Surat Edaran Kemendagri dan SKB Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN.

Pasalnya, hingga saat ini Michelle Stiyvan masih berstatus ASN aktif. Padahal diketahui putusan pidana incraht kasus korupsi Michelle Stiyvan sudah ada sejak tahun 2014.

Dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya, Kepala BKPSDM Parimo, Ahmad Syaiful, mengakui pihaknya belum mengetahui status terpidana incraht kasus korupsi Michelle Stiyvan.

“Saya belum mendapat tembusan surat putusan dari pengadilan untuk dijadikan dasar pengusulan pemberhentian Michelle Stiyvan,” jelasnya, Senin, 16 September 2019.

Laporan: Muhammad Rafii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.