Jumat, Juni 25, 2021
Jangan Lupa Share

Kajari Ancam Sanksi Pelanggar Aturan Jamsos Ketenagakerjaan di Parigi Moutong

Must read

Jangan Lupa Share

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Kajari keluarkan ancaman kepada pelanggar aturan Jaminan sosial atau Jamsos ketenagakerjaan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Kami tegas dan akan menindaki kepada siapa saja yang melanggar aturan,” ungkap Kajari Parigi Moutong, Mohamad Fahrorozzi, saat menghadiri Rakor tim percepatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, di ruang lantai dua Kantor Bupati, Selasa 8 Juni 2021.

Kejaksaan kata dia, tegas dalam menegakkan kepatuhan kepada badan usaha atau pemilik usaha dan pekerja dalam menjalankan program Jamsos Ketenagakerjaan.

Pihaknya bahkan akan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak patuh dalam menjalankan program Jamsos Ketenagakerjaan.

“Semoga semua dapat melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya,” sebutnya.

Baca juga: DPRD Parimo Soroti Target Rendah PAD Sarang Burung Walet

Jamsos ketenagakerjaan kata dia, diatur dalam Intruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai dalam pelaksanaan program sesuai instruksi presiden ini maka Bupati perlu menetapkan tentang tim koordinasi dan percepatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Semoga hasil dari kegiatan ini dapat membangun kesadaran bagi seluruh peserta bahwa pentingnya program ini,” harapnya.

Selain itu, dapat dijadikan sebagai sarana dalam rangka memberikan informasi kepada kepada warga yang belum mengetahui tentang program itu.

Ia sangat mendukung kegiatan itu, mengingat program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan perlindungan bagi para pekerja.

Kemudian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Parigi Moutong, I Wayan Sariana mengatakan, terbitnya Instruksi presiden itu untuk diinstruksikan kepada Kementerian/Lembaga/Kejaksaan agung, Gubernur dan Bupati atau Walikota yang ada di Indonesia.

Baca juga: Menko Polhukam Akan Revisi Pasal Karet UU ITE

“Dengan adanya kegiatan ini saya berharap dapat mensukseskan instruksi Presiden no 2 tahun 2021,” tuturnya.

Ia menambahkan, kegiatan Rakor Jamsos Ketenagakerjaan itu fokus pada perlindungan non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja rentan, integrasi data dan perizinan dan keempat regulasi anggaran.

Baca juga: Bupati Parimo Instruksikan Bantu Korban Gempa Majene

Sumber: Diskominfo Parimo

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article