Kadis PUPRP Parimo Sebut Putusan Pengadilan Salah

  • Whatsapp
Kadis PUPRP Parimo Sebut Putusan Pengadilan Salah
Putusan PT Palu terkait Kasus Tipikor Michelle Stiyvan

Parimo, gemasulawesi.comKepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Parigi moutong (Parimo), menyebut putusan pengadilan incraht salah terkait vonis kasus Tipikor Michelle Stiyvan tahun 2014.

Kadis PUPRP Parimo, Arifin Amat bahkan mengaku tidak mengetahui kalau ada permasalahan Tipikor menyangkut Michelle Stiyvan.

Bacaan Lainnya

“Kasus terkait Michelle Stiyvan bukan perkara korupsi menurut saya. Melainkan hanya pelanggaran administrasi,” ungkap Arifin Amat di ruang kerjanya, Jumat, 13 September 2019.

Menurutnya, putusan pengadilan yang ditimpakan ke Michelle Stiyvan adalah sebuah kekeliruan. Seharusnya, yang dijatuhi hukuman adalah Topan, terkait kasus Tipikor menyangkut Michelle Stiyvan pada tahun 2014.

Sementara itu penelusuran gemasulawesi.com pada situs putusan.mahkamahagung.go.id, Michelle Stiyvan divonis bersalah dan mendapat hukuman penjara. Sebagaimana tertuang dalam putusan incraht Pengadilan Tinggi (PT) Palu nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Sebelumnya dari putusan pengadilan incraht PN Palu tahun 2013, Michelle Stiyvan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan sebagai tahanan kota.

Kemudian atas banding penuntut umum, PT Palu memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan incraht PN Palu pada 16 September 2013 nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. Serta memerintahkan penahanan Michelle Stiyvan dalam Rumah tahanan negara (Rutan).

Saat itu, Michelle Stiyvan bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penunjukan Michelle Stiyvan sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala dinas (Kadis) Pekerjaan umum Kabupaten Parimo tertanggal 03 Januari 2011, dengan nomor 03/KPTS/PPTK/DIS.PU/2011 yang ditandatangani Saifullah Djafar.

Kemudian, dilakukan perubahan sesuai dengan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Parimo nomor 09.c/KPTS/PRBHN/PPK/DIS.PU/2011 pada 05 Agustus 2011 yang ditandatangani Arifin Amat, selaku pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kadis Pekerjaan Umum saat itu.

Dalam salinan putusan pengadilan incraht PT Palu nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU, menjelaskan Jaksa Penuntut Umum menuntut Michelle sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara senilai Rp. 339.546.000.

Uraian Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut, pada tahun 2011 Dinas PU Parimo mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Parimo senilai Rp. 2.250.000.000, untuk alokasi kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang mana dana tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- diperuntukan untuk pengadaan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator.

Kemudian, pada tanggal 25 Juli 2011 dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 614.01/KONT-MBDTABBS/VII/2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan satu unit Excavator dengan nilai kontrak mencapai Rp. 1.494.000.000.

Kontrak kerjasama itu ditandatangani terdakwa MICHELLE STIYVAN dan ARIANY TOMBAAN selaku Direktris CV. Hesmenhani Artaf Jaya, dengan ketentuan sistem pembayaran pekerjaan adalah pembayaran uang muka 30% setelah kontrak ditandatangani. Dan sisanya 70% setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%.

Kemudian, ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 614.01/SPMK-MBDTABBS/VII/2011 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan EXCAVATOR terhitung sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 dengan jangka waktu pekerjaan selama 150 hari.

Masalah kemudian muncul ketika penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 911/884/SPP-LS/PU-SDA/2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00884/SPM/LS/1.03.01/B02/IV/2011 untuk pembayaran pekerjaan 100%. Padahal, saat itu terdakwa Michelle mengetahui pekerjaan belum selesai 100%.

Namun kemudian pada tanggal 22 Desember 2011, Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Parimo menolak memproses pencairan dananya. Sebab syarat administrasi dokumen pembayaran masih belum terpenuhi.

Diantaranya, tidak melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari bidang Asset Daerah. Sewaktu penyusunan berita acara pemeriksaan barang, satu unit Excavator belum berada di Dinas PU Parimo, namun masih berada di kantor PT. United Tractors Tbk di Jalan Veteran Kota Palu.

Selain itu, Berita Acara Serah Terima Barang belum ada, sehingga dokumen pembayaran 100% sebesar Rp. 1.046.430.000, tidak dicairkan.

Perbuatan terdakwa Michelle saat itu dengan tidak melakukan pemutusan hubungan pekerjaan dengan CV. Hesmenhani Artaf Jaya dan tidak melakukan tindakan tegas berupa Tuntutan Claim atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka.

Serta perbuatan tidak melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak adalah tidak bisa dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Sehingga menimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pengadilan menyatakan Terdakwa Michelle Stiyvan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Laporan: Muhammad Rafii

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.