Janggal, Masih Ada Desa Belum Cairkan Anggaran APBDes Tahap Dua

0
237
Janggal, Masih Ada Desa Belum Cairkan Anggaran APBDes Tahap Dua
Kabid) Pemberdayaan Pemerintah desa (Pemdes) dan Kelurahan, DPMPD Parimo, Afdar Lamakatutu (Foto: Ahmad)

Iklan HUT DPRD Parimo

Parimo, gemasulawesi.com– Janggal, hingga memasuki pekan kedua Agustus 2019, puluhan desa di Kabupaten Parigi moutong (Parimo) masih belum realisasikan pencairan anggaran APBDes tahap dua.

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala bidang (Kabid) Pemberdayaan Pemerintah desa (Pemdes) dan Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Parimo, Afdar Lamakatutu, mengungkapkannya, Kamis, 15 Agustus 2019.

“Kalau jumlahnya, saya belum bisa pastikan. Jelasnya, masih ada sekitar puluhan desa lagi,” ungkapnya.

Informasi terbaru kata dia, total anggaran APBDes tahap dua tahun 2019 untuk 278 desa di Parimo kurang lebih Rp 94 Miliar.

Ia melanjutkan, dari total anggaran APBDes tahap dua, telah terealisasi kurang lebih Rp 70 Miliar. Dengan persentase realisasi pencairan mencapai 75 persen.

“Jika merujuk pada jadwal tahapan pencairan anggaran, bulan Agustus sudah masuk pencairan anggaran APBDes tahap tiga,” jelasnya.

Ditanya penyebab puluhan desa tersebut belum ajukan pencairan APBDes tahap dua, Afdal terkesan sedikit memberi sinyal dugaan terjadi penyelewengan penggunaan APBDes tahun sebelumnya.

Pasalnya, berdasarkan peraturan menteri terkait pencairan anggaran APBDes tahap dua kata dia, Pemdes hanya harus menyiapkan satu dokumen rekapitulasi anggaran pembelanjaan kegiatan pada APBDes tahun sebelumnya.

“Pemdes mesti menyiapkan rekapitulasi anggarannya sebelum pengajuan pencairan. Kami tidak tahu kenapa sampai pertanggungjawaban, dan rekapnya susah dibuat,” tuturnya.

Dokumen rekap pertanggungjawaban lanjut dia, dijadikan dasar pihak Kecamatan untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan pengawasan penggunaan APBDes.

Dia menambahkan, pemerintah Kecamatan mesti mengecek hasil pekerjaan sebelum mengeluarkan rekomendasi kepada desa untuk mengajukan pencairan APBDes tahap dua.

Rekomendasi itu pula dijadikan bukti pertanggungjawaban pihak Kecamatan telah menjalankan tugasnya.

“Akan sangat berbahaya dan janggal jika Pemdes memaksakan memasukkan rekap anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.Sebab, nantinya APBDes akan diperiksa pemanfaatannya,” tutupnya.

Laporan: Ahmad Nur Hidayat

Tinggalkan Balasan