Jalankan Program HKP, Pemda Sharing APBD 2020

  • Whatsapp
Jalankan Program HKP, Pemda Sharing APBD 2020
Kabid Cipta Karya DPUPRP Parimo, Vadlon (Foto: Ist)

Parimo, gemasulawesi.com Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) komitmen tetap menjalankan program Hibah Khusus Pamsimas atau HKP untuk tahun anggaran 2020.

“Pemda akan sharing anggaran APBD dan APBN secara bersama untuk membiayai wilayah tujuan program HKP,” ungkap Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Tata Ruang (DPUPRP) Parimo, Vadlon, di ruang kerjanya, Senin, 11 November 2019.

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, praktiknya Pemda Parigi Moutong Sulawesi Tengah menganggarkan 50 persen APBD untuk pembiayaan program HKP bersama 50 persen APBN dan penyertaan 10 persen APBDes untuk total penganggaran tahun berjalan.

Sistem teknis pelaksanaan HKP lanjut dia, tetap sama dengan sistem incase dan inkind berbasis masyarakat program Pamsimas lainnya.

Baca juga: DP2KB Sulawesi Tengah Akan Danai Dua Program Prioritas Parigi Moutong

“Namun sebelumnya, pihaknya tetap mensurvei kembali wilayah penerima HKP dengan kategori zona merah,” tegasnya.

Menurutnya, salah satu masalah kategori zona merah adalah kondisi macetnya kelembagaan Pamsimas. Program tidak berjalan karena penarikan iuran kepada warga macet.

Alsannya, karena Peraturan desa (Perdes) atau payung hukum penarikan iuran warga tidak ada. Ataupun Perdes ada tapi lemah penerapan di lapangan.

Sebelumnya, Ketua Koordinator Pamsimas Parimo, Alim Bahri mengatakan enam desa masuk zona merah program Pamsimas Parimo.

“Ke enam desa itu adalah Desa Tandaigi Kecamatan Siniu, Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan, Desa Ongka Trimuspasari, Desa Tabolo Bolo, Desa Tinombala, Desa Lambanau Kecamatan Ongka Malino,” jelasnya.

Baca juga: Buol Sulawesi Tengah Dapat 135 Alokasi Formasi CPNS 2019

Beberapa masalah yang pada umumnya muncul adalah faktor manajerial pengoperasian fasilitas air minum Pamsimas yang sudah disediakan. Setelah fasilitas telah selesai dibangun, tidak diikuti dengan aspek pemeliharaan.

Fasilitas yang sudah diserahterimakan kepada pemerintah desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab desa untuk merawat fasilitas yang sudah tersedia, agar terus berfungsi dengan baik.

“Selain itu, zona merah merupakan wilayah dengan program Pamsimas yang tidak berfungsi karena faktor kekurangan debit air, bencana, organisasi kelembagaan yang tidak jalan,” jelasnya.

Sehingga pemerintah lanjut dia, kembali memberikan bantuan kepada wilayah dengan status zona merah. Diketahui, ke enam desa itu telah mendapatkan program Pamsimas antara tahun 2008-2012.

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2019, Mamuju Sulawesi Barat Dapat Kuota Delapan Formasi Guru

Rincian masalah yang ditemui di lapangan antara lain, kelembagaan tidak jalan sebab pembayaran iuran tidak lancar. Walaupun, Pemdes telah diinstruksikan membuat Perdes untuk menarik iuran Pamsimas pada warga.

Namun faktanya, pelaksanaan Perdes terkait iuran Pamsimas tidak sesuai harapan. Akibatnya, kelembagaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Biaya pemeliharaan yang diharapkan dari iuran pun tersendat.

“Rencananya, pembiayaan HKP untuk enam desa akan terbagi dua. Tiga desa akan ditanggung APBD dan sisanya akan ditanggung APBN,” tutupnya.

Baca juga: Ini Daftar 67 Alokasi Formasi CPNS Majene Sulawesi Barat 2019

Laporan: Muhammad Rafii

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Komentar