2.078 Izin Perusahaan Pertambangan Minerba Dicabut Pemerintah

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Konfrensi Pers Pencabutan Ribuan Izin Tambang Minerba. (Foto: BPMI Setpres)

Berita Nasional, gemasulawesi- 2.078 izin perusahaan pertambangan Minerba dicabut akibat tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
Hal tersebut diungkapkan Presiden RI, Ir Joko Widodo dalam konfrensi persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 6 Januari 2021.

Baca: Dirjen Minerba ESDM Diminta Perhatikan Dampak Lingkungan Akibat Tambang

Ia mengatakan, izin pertambangan Minerba dicabut karena tidak dijalankan, tidak produktif lagi atau yang dialihkan ke pihak lain dan tidak sesuai dengan peruntukan serta peraturan yang berlaku.
“Sudah bertahun-tahun mengantongi izin dari pemerintah tapi tidak beroperasi, akibatnya SDA kita tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” tegurnya.

Baca: Kota Palu Ancam Cabut Izin Usaha Cafe Pelanggar Prokes

Lanjut dia, saat ini pemerintah sedang fokus memperbaiki tata kelola SDA agar terjadi pemerataan, transparan serta mengoreksi berbagai ketimpangan yang terjadi.
Sehingga dipandang perlu untuk mengavaluasi seluruh izin-izin pertambangan, kehutanan dan penggunaan lahan negara.
“Selain izin minerba, kita juga mencabut 192 izin sector kehutanan seluas 3.126.439 ha, itu sudah tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan sudah ditelantarkan,” ungkapnya.
Sementara untuk Hak Guna Usaha (HGU) kata Jokowi, perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, juga dicabut.

Baca: Parigi Moutong Rekomendasi Dua Titik Wilayah Pertambangan Rakyat

Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya seluas 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.
Ia menjelaskan, penertiban izin adalah bagian dari integral perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan maupun kehutanan.

Baca: Parigi Moutong Verifikasi 29 Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat

“Kita akan memberikan kemudahan kepada izin usaha yang transparan serta akuntabel,” tuturnya.
Selian itu pemerintah kata dia, juga akan memberikan kesempatan pemerataan aset kepada kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif.

Baca: KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya

Ia menegaskan, sesuai amanat konstitusi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.
“Indonesia terbuka bagi investor kredibel, memiliki rekam jejak dan reputasi baik untuk turut berkontribusi,” pungkasnya. (**)

Baca: Presiden Wajibkan Perusahaan Sawit dan Tambang Bikin Persemaian Bibit

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.