Ini Sembilan Temuan Pengelolaan Dana Desa Sidoan Barat Parigi Moutong

  • Whatsapp
Ini Sembilan Temuan Pengelolaan Dana Desa Sidoan Barat Parigi Moutong
Rapat dengar pendapat DPRD Parimo- Puluhan warga Desa Sidoan Barat Parimo bersama Inspektorat daerah, Dinas PMD dan Polres Parimo rapat dengar pendapat dengan DPRD terkait dugaan korupsi Dana Desa, di ruang sidang DPRD, Senin, 23 Desember 2019. GemasulawesiFoto/MuhammadRafii

Parigi moutong, gemasulawesi.comInspektorat daerah Parigi Moutong (Parimo) ungkap sembilan temuan hasil pemeriksaan terkait pengelolaan Dana Desa Sidoan Barat.

“Inspektorat Parigi Moutong telah melakukan Pemeriksaan khusus (Pensus) terkait pengelolaan Dana Desa Sidoan Barat tahun anggaran 2018,” ungkap Sekretaris Inspektorat Parimo, Mahmud Tandju, saat rapat dengar pendapat di Aula DPRD, Senin, 23 Desember 2019.

Bacaan Lainnya

Ia melanjutkan, pihaknya membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan. Hingga pada Februari 2019 tim berhasil merampungkan kesimpulan temuan pemeriksaan Dana Desa Sidoan Barat Parigi Moutong.

Kesimpulan temuannya antara lain, pengangkatan dan pemberhentian aparat desa Sidoan Barat tidak sesuai dengan mekanisme. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengajuan permintaan dana kegiatan tidak sesuai ketentuan dan alokasi ADD. DD tahun 2018 belum dipertanggung jawabkan sekitar Rp 276 Juta.

Kemudian, sekitar Rp 31 Juta uang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan Desa Sidoan Barat belum disetor kerekening negara. Pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan sepanjang Tiga Kilometer tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai desain gambar yang dibuat Pemerintah desa (Pemdes).

“Selanjutnya, TPK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa kepada penyedia dengan nilai lebih dari Rp 50 juta tidak dilakukan sesuai dengan tatacara penyediaan barang dan jasa,” jelasnya.

Berikutnya, penerima bantuan jamban sebanyak 20 unit tahap pertama tidak sepenuhnya menerima sebesar Rp 16.560.000. Penerima program makanan dan minuman hanya menerima bahan dari sisa anggaran tahun 2017.

Sedangkan untuk tahun 2018 kata dia, sampai saat ini warga belum terima. Anggarannya mencapai Rp 14 Juta. Pernyataan modal Pemerintah Desa Sidoan Barat sebesar Rp 30 juta kepada BUMDes bersama kecamatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikutnya, pekerjaan drainase sepanjang 240 meter dan plat duicker ukuran 3,4 x 4 meter dengan anggaran sekitar Rp 132 Juta, per 31 Desember 2018 belum rampung.

Mendengar paparan Inspektorat daerah, perwakilan warga Desa Sidoan Barat, Taher mengatakan dasar temuan itu sidah lebih dari cukup untuk Aparat Penegak Hukum (APH) di Parimo menetapkan oknum Aparat Desa Sidoan Barat menjadi tersangka.

“Terbukti ada temuan dugaan penyalagunaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemdes,” tegasnya.

Ia melanjutkan, penyidik Polres Parimo dapat secara formal menaikan tahapan kasus itu dengan menetapkan Kades Sidoan Barat sebagai tersangka.

Alasannya, dua alat bukti serta rilis dari Inpektorat terkait rincian kerugian Negara sudah cukup dijadikan dasar.

Ia menerangkan, yang dimaksud dua alat bukti merujuk pada 184 Kuhap adalah keterangan saksi. Sementara, saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi DD Desa Sidoan Barat telah menyampaikan secara lisan maupun tertulis dihadapan penyidik.

“Kesimpulan temuan dari Inspektorat Daerah pada RDP sudah menjadi petunjuk penyelidikan pihak Kepolisian untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tidak ada alasan penegak hukum memperlambat Kades sebagai tersangka,” tuturnya.

Sementara itu, KBO Tipikor Polres Parimo, Aipda Putu mengatakan telah melakukan pemeriksaan HOK, TPK, Kades dan bendahara Desa Sidoan Barat.

“Kami butuh dukungan warga untuk melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi Desa Sidoan Barat,” tutupnya.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Desa Sidoan Barat Parigi Moutong, Warga Desak Kepastian Penegakan Hukum

Laporan: Muhammad Rafii

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.