Ini Kritik Terkait Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Pemda Parimo

0
96
Ini Kritik Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Pemda Parigi Moutong
Illustrasi Sarang burung walet

Parimo, gemasulawesi.com Kebijakan pajak sarang burung walet Parigi Moutong, mendapatkan beragam kritikan dari pengusaha dan peternak sarang burung walet.

Salah seorang pengusaha dan peternak burung walet yang tidak ingin dikorankan namanya, mengeluhkan tarif pajak sarang burung walet Parigi Moutong yang ditetapkan Pemda saat ini senilai 10 persen. Walaupun ada rencana Pemda untuk menurunkan tarif hingga lima persen, akan tetapi tetap dirasakan masih memberatkan.

“Kami selaku pengusaha walet belum tentu langsung mendapatkan hasil dari usaha ini. Bisa membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan,” ungkapnya via pesan messenger, Rabu, 9 Oktober 2019.

Ia melanjutkan, pihaknya sudah dua tahun menjalani bisnis sarang burung walet. Namun, ia mengakui hingga saat ini belum mendapatkan keuntungan. Bahkan, belum bisa untuk mengembalikan modal awal.

Lagi pula kata dia, dasar hukum dari penarikan pajak setiap penjualan sarang burung walet dianggap belum jelas. Bahkan, penarikan pajak seperti itu dianggap seperti pemerasan.

Kemudian, Pemda semestinya memberikan fasilitas dan bantuan kepada pengusaha burung walet. Dengan dasar itu barulah Pemda dapat meminta retribusi pajak daerah kepada seluruh pengusaha walet di Parimo.

“Saat ini, para peternak burung walet banyak yang mengeluh bahkan cenderung stress. Pasalnya, modal untuk membangun usaha sarang burung walet terbilang tidak sedikit. Namun, hasilnya masih nihil,” keluhnya.

Seharusnya lanjut dia, Pemda semestinya duduk bersama peternak sarang burung walet untuk berdiskusi. Atau mensosialisasikan rancangan aturan pajak retribusi daerah yang ingin ditetapkan.

Ia mengatakan, dengan berdiskusi Pemda Parimo dapat mendengarkan langsung keluh kesah pengusaha sekaligus peternak burung walet. Tujuannya, agar Pemda dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Sebaiknya saran dia, Pemda tidak perlu memungut retribusi pajak sarang burung walet. Urusan pajak sarang burung walet sebaiknya diserahkan ke Pemerintah desa (Pemdes) saja.

“Untuk urusan pajak, serahkan ke desa masing-masing yang memiliki sarang burung walet. Hasil penarikan pajaknya buat menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga kondisi ekonomi desa dapat berkembang,” tuturnya.

Sementara itu, dalam nota jawaban Bupati Parimo terkait pandangan umum fraksi DPRD atas nota RAPBD 2020, menyebutkan akan menurunkan tarif pajak menjadi lima persen. Tarif itu sudah berdasarkan hasil sosialisasi dan permintaan pelaku usaha sarang burung walet.

Dalam hasil sosialisasi itu, para pelaku usaha sarang burung walet menilai tarif senilai 10 persen saat ini, dinilai terlalu tinggi.

Pemda Parimo melalui Bapenda berpedoman pada UU nomor 28 Tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Perda nomor tujuh tahun 2012 tentang pajak daerah.

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan