Ikut Nyaleg, Istri Bupati Parimo Berpotensi Gunakan Fasilitas Pemerintah

0
45
SHARE

Laporan: Muhammad Irfan

Parigi, gemasulawesi.com- Istri Bupati Parigi moutong (Parimo), Noor Wachida Prihartini berpotensi menggunakan fasilitas negara dalam prakteknya mengkampanyekan dirinya yang telah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon legislatif Provinsi dengan daerah pemilihan Parimo.

Tidak tanggung tanggung, Noor Wachida Prihartini disebut memegang kurang lebih empat organisasi semi pemerintah yang notabene mengelola anggaran APBD maupun APBN lebih besar dibanding organisasi lainnya di Parimo, keempat organisasi tersebut antara lain, TP PKK, PMI, Dekranasda dan P2TP2A.

Terkait persoalan tersebut, Koordinator Divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga pada Bawaslu Kabupaten Parimo, Fatmawati yang dikonfirmasi belum lama ini menolak untuk memberikan keterangan sebagai komisioner.

“Tidak bisa saya memberikan keterangan resmi sebagai komisioner bila tidak berkonsultasi kepada komisioner lainnya, kita kan lembaga bukan perseorangan. Kalau pendapat pribadi saya maka sebaiknya wartawan mengecek dulu ke KPU karena mereka yang memiliki kewenangan meloloskan,” tuturnya.

Menurutnya, pemahaman terkait persoalan lembaga lainnya yang mengelola anggaran APBD maupun APBN dinilai masih kabur. Karena sebagian berpendapat yang harus di cek itu adalah berapa gaji mereka berdasarkan SK.

Sementara itu Koordiv Hukum, Informasi dan data Bawaslu Parimo, Bambang mengatakan, ada beberapa aturan yang dinilai masih absurd atau tidak jelas dalam aturan PKPU.

“Didalam yang sangat jelas disuruh mundur itu adalah, ASN, BUMN, BUMD dan BUMDES, mengenai empat organisasi lainnya itu sebaiknya coba dikonfirmasi dahulu ke KPU karena bukan Bawaslu yang menetapkan,” terangnya.

Namun demikian, jika ada laporan atau temuan terkait penggunaan fasilitas negara maupun keuangan negara dalam berkampanye maka pihaknya menjamin akan memproses sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Karena menurutnya, persoalan itu sudah jelas dilarang dalam PKPU dan peraturan perundang undangan lainnya.

“Kalau itu benar terjadi maka kami akan memprosesnya sesuai dengan laporan orang merasa dirugikan,” tegasnya.


SHARE

Tinggalkan Balasan