Tim Percepatan Ibu Kota Negara (IKN), Resmi Di bentuk

waktu baca 3 menit
Ilustrasi Foto

Nasional, gemasulawesi – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah resmi membentuk tim percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang juga telah diberi nama Nusantara. Dan prosesnya akan dipimpin oleh kepala otorita IKN.

Peraturan Presiden no. 62 Tahun 2022, juga disebutkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat menteri yang bertanggung jawab atas penyiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus untuk Ibu Kota Nusantara.

Baca: Rekomendasi Tempat Makan di palu Untuk Wisatawan

“Otorita Ibukota Nusantara juga mengatur pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, dan juga penyelenggaran Pemerintahan daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra,” demikian bunyi pasal 3 Bab II Peraturan Presiden tersebut, dikutip dari situs resmi Sekretariat Negara Kementerian.

Pembentukan Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Peralihan Untuk Mendukung Kesiapan Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara.

Baca: Rekomendasi Wisata Pantai Terindah di Indonesia

Berikut susunan keanggotaan dan daftar nama anggota Tim Peralihan Ibu Kota Negara (IKN) :
Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Dhony Rahajoe Sebagai Wakil Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara.

Sekretariat Ibu Kota Negara
Sekretaris: Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya
Tim Informasi dan Komunikasi: Dr Sidik Pramono (Koordinator), Panji Himawan, S.E
Tim Ahli: Dr. Ir. Wicaksono Sarosa,MCP. (Koordinator), Prof. Dr. Masjaya, M.Si, Irfan Ahadi Tachrir, S. H, Sofian Sibarani, ST, MUDD, Yose Rizal, S.T.

Koordinas Perencanaan
Ketua : Ketua Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Wakil Ketua I : Wakil Presiden Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas
Wakil Presiden II : Direktur Jenderal Pembangunan Teritorial, Kementerian Pembangunan Teritorial dan Pertanian/Badan Nasional.

Koordinasi Pengendalian Pembangunan
Presiden: Kepala Unit Pengembangan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Konstruksi Umum
Wakil Presiden I: Direktur Jenderal Lingkungan Hidup dan Polisi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup , Kehidupan dan Hutan
Wakil Presiden II: Manajer Umum Pembangunan Gedung, Minis domaine Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Bidang Koordinasi Prasarana dan Kewilayahan
Ketua: Direktur Jenderal Pengadaan Umum dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Pertanian dan Pembangunan Teritorial / Badan Nasional Teritorial P
Wakil Presiden: Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Konstruksi Umum.

Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perubahan Iklim
Presiden: Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Wakil Presiden: Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bidang Penanaman Modal
Ketua: Sekretaris Kementerian Penanaman Modal / Sekretaris Utama Dewan Koordinasi Penanaman Modal
Wakil Ketua I : Wakil Ketua Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas pembangunan
Wakil Presiden II: Wakil Presiden yang membidangi Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Koordinator Kementerian Kelautan dan Investasi
Wakil Presiden III: Staf Ahli Kepatuhan Pajak, Kementerian Keuangan.

Koordinasi Transformasi Teknologi dan Inovasi
Bidang Koordinasi Pembiayaan
Kepresidenan: Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
Wakil Presiden I: Staf Ahli Hubungan Hukum dan Kelembagaan, Kementerian Keuangan
Wakil Presiden II: Direktur Harmonisasi Peraturan Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran , Menteri Keuangan. (*)

Baca: Kecelakaan Saat Mudik Masih Meningkat, Masyarakat Minim Taat Aturan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.