Pemkot Gelar Rakor Penyelesaian Masalah Lahan Hunian Tetap Kota Palu

Pemkot Rakor Penyelesaian Masalah Lahan Hunian Tetap Kota Palu Sulawesi Tengah Sulteng
Rakor Hunian Tetap Kota Palu, di Kantor Wali Kota Palu, Rabu 8 Juli 2020.

Berita kota palu, gemasulawesiPemkot menggelar Rapat koordinasi (Rakor) penyelesaian masalah lahan hunian tetap Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi. Seperti pada hunian tetap satu di Tondo, hunian tetap dua di belakang Polda, hunian tetap tiga di lokasi STQ, hunian tetap empat di Duyu dan hunian tetap lima di Balaroa,” ungkap Wali Kota Palu, Drs Hidayat M.Si, saat rakor terkait Huntap bersama Forkopinda, di ruang pertemuan bantaya Kantor Wali Kota Palu, Rabu 8 Juli 2020.

Read More

Ia menjelaskan, untuk hunian tetap satu sampai empat merupakan lahan eks HGB yang sudah berakhir masa HGB-nya sejak 2019. Dan luasnya sekitar 481 hektar yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan rumah hunian tetap.

“Upaya percepatanpun segera dilaksanakan karena dari pihak Buddha Tzu Chi sudah sangat mendesak segera dibangun. Awalnya hunian tetap itu lokasinya di Lombok lalu digeser atau dipindahkan pembangunannya ke wilayah Kota Palu,” ujar Wali kota.

Selain itu, Wali kota juga menyampaikan bahwa SKPT boleh dikeluarkan di lahan yang bebas dan bukan di eks HGB. Namun, herannya yang dikeluarkan dilahan eks HGB. Sehingga perlunya penyamaan persepsi dalam hal ini.

“Saya sangat bersyukur kita semua yang hadir sependapat dan satu bahasa. Dan kita semua bersatu pasti kita bisa selesaikan dengan baik. Apalagi progres pembangunan hunian tetap rehab rekom difokuskan tuntas di 2020 ini dan di 2021 lebih difokuskan lagi kepada rehab rekon penguatan ekonomi,” jelasnya.

Sementara itu Asdatun Kejati Sulteng Ferizal SH menyampaikan, data dan fakta di lapangan terkait lokasi yang sudah ditetapkan hunian tetap. Sesuai dengan peta pada lokasi pembangunan itu tidak masuk pada lokasi yang diklaim warga.

Dan apa yang sudah ditetapkan untuk pembangunan hunian tetap tidak sama sekali bersinggungan dengan warga.

“Jadi, Wali Kota Palu, punya kewenangan untuk mencari, menetapkan dan menyelesaikannya. Karena kebijakan yang diambil pemerintah Kota Palu dalam hal ini Wali kota sudah sesuai karena bekerja atas nama negara dan kembali juga untuk kepentingan masyarakat yang berdampak.

banner 728x90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.