Guru Honorer Parimo Bisa Ikuti Sertifikasi, Ini Syaratnya

  • Whatsapp
Guru Honorer Parimo Bisa Ikuti Sertifikasi, Ini Syaratnya
Kabid GTK Disdikbud Parimo, Sunarti (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.com Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) menyebut guru honorer atau guru non PNS Parigi moutong (Parimo) bisa mengikuti sertifikasi.

“Pemerintah telah lama memperhatikan guru honorer melalui penyediaan fasilitas sertifikasi guru non PNS atau guru honorer,” ungkap Kepala bidang (Kabid) GTK, Sunarti, di sela-sela kegiatan Diklat calon Kepsek Parimo, Senin, 5 November 2019.

Bacaan Lainnya

Ia melanjutkan, sebelum guru honorer atau guru non PNS mendapatkan sertifikasi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati.

Tahapannya antara lain, guru honorer harus masuk dalam komunitas mata pelajaran. Kemudian, guru honorer Parigi Moutong harus memiliki akun Sistem Informasi Manajemen terpadu Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB).

Baca juga: Keluhan Krisis Listrik, DPRD Banggai Panggil PLN

Setelah memiliki akun SIM PKB, guru honorer sudah terdata dalam sistem di Kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud).

“Setelah terdata, guru honorer kemudian dapat dipanggil untuk menjalani pra test mendapatkan sertifikasi,” jelasnya.

Ia melanjutkan, sistem secara otomatis memanggil guru honorer yang sudah terdata untuk ikut program sertifikasi.

Jadi kata dia, Disdikbud sudah tidak memiliki kewenangan mengintervensi calon peserta sertifikasi. Makanya, setiap guru honorer di Parimo harus masuk dalam SIM PKB.

Kemudian, apalagi saat ini guru honorer dapat secara mandiri mendaftar dalam SIM PKB ataupun lewat bantuan operator.

“Setelah guru honorer mendapat undangan mengikuti pra test dan dinyatakan lulus, maka selanjutnya berhak mengikuti Program Pendidikan Guru (PPG),” tegasnya.

Baca juga: Tidak Sesuai Spek, CV Satria Group Terancam Ganti Material Jalan

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipersiapkan guru honorer atau guru non PNS yang ingin mengikuti sertifikasi guru.

Syarat pertama adalah guru yang mengikuti sertifikasi guru honorer atau guru non PNS adalah guru yang belum mempunyai sertifikat pendidik tapi masih aktif bertugas mengajar di sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkecuali guru Pendidikan Agama.

Pasalnya sertifikasi untuk Guru Pendidikan Agama akan dinaungi Kemenag. Termasuk seluruh guru yang bertugas di madrasah yang diselenggarakan Kementerian Agama. Aturan penetapan dan kuota terkait guru sertifikasi non PNS guru agama dan guru madrasah ini akan menjadi kebijakan Kemenag.

Syarat-syarat sertifikasi guru yang kedua adalah sudah memiliki NUPTK atau Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Untuk mengetahui sudah ada atau belum, bisa mengeceknya langsung di internet.

Syarat yang ketiga adalah guru yang ingin mengikuti sertifikasi harus sudah menjadi seorang guru pada satuan pendidikan, baik untuk PNS maupun non PNS saat ditetapkannya Undang-undang No 14 Tahun 2005 terkait dengan Guru dan Dosen atau UUGD pada tanggal 30 Desember 2005.

Baca juga: Ini Peran Riset Terkait Kebijakan Strategis Pembangunan Parimo

Untuk para rekan guru yang sudah ditetapkan sebagai seorang guru setelah adanya Undang-undang itu, maka sangat mungkin jika diwajibkan untuk mengikuti program sertifikasi guru menggunakan program Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG).

Terkait dengan persyaratan poin tiga, Surat Ketetapan terkait dengan kepegawaian guru haruslah didasarkan dengan SK Honor atau SK CPNS/PNS yang ditanda tangani kepala daerah yang dalam hal ini berarti Gubernur/Walikota/Bupati. Jika tidak, bisa juga menggunakan SK Guru Tetap Yayasan atau GTY yang telah ditanda tangani langsung ketua yayasan. Sementara SK terkait pengangkatan sebagai pegawai (guru) yang telah ditanda tangani komite atau kepala sekolah tidak akan masuk hitungan.

Syarat-syarat sertifikasi guru selanjutnya adalah guru yang diangkat dengan jabatan pengawas sebelum mulai berlakunya Permen No 74 Tahun 2008 terkait dengan Guru. Selain itu, persyaratan guru non PNS yang ingin mengikuti sertifikasi adalah berusia maksimal 50 tahun saat diangkat oleh pemerintah menjadi pengawas satuan pendidikan.

Syarat lainnya, rekan guru non PNS tidak melebihi usia 60 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

Untuk guru yang tidak bisa memenuhi poin nomor 5, tapi semasa hidupnya sudah mengabdi kepada negara dengan masa kerja lebih dari 20 tahun bisa mengikuti sertifikasi. Persyaratan ini juga berlaku untuk rekan guru yang telah memiliki golongan IV/a. Dimana rekan guru yang memenuhi persyaratan tersebut berhak untuk mendaftar.

Baca juga: Sejumlah Proyek Pekerjaan Jalan Puluhan Miliar Di Parimo Terancam Lambat Progres

Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru selanjutnya adalah sehat baik jasmani maupun rohani. Hal ini bisa dibuktikan menggunakan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh dokter.

Apabila rekan guru sudah terdaftar menjadi peserta kemudian diketahui sakit sehingga tidak datang saat pelaksanaan PLPH, maka pihak LPTK berhak untuk melakukan pemeriksaan ulang kepada peserta terkait dengan kesehatannya tersebut.

Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa peserta sedang tidak sehat, maka LPTK berhak membatalkan atau menunda keikutsertaannya dalam Program Sertifikasi ini.

Terakhir, pendidikan terakhir guru Non PNS yang akan mengikuti sertifikasi harus sudah S1 atau DIV dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi. Minimal perguruan tinggi yang sudah memiliki izin penyelenggaraan.

Baca juga: Ribuan Lowongan CPNS 2019 Formasi Lulusan SMA Sederajat

Laporan: Muhammad Rafii

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Komentar