Gubernur: Basis Data Sulawesi Tengah Penting untuk Pembangunan

waktu baca 2 menit
Foto: Pertemuan Gubernur Sulawesi Tengah dan BPS.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Gubernur menyebut basis data Sulawesi Tengah penting untuk pembangunan.

“Statistik demografi maupun sektoral Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi data penting pembangunan gerak cepat,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura di Kota Palu, Jumat 2 Juli 2021.

Basis data Sulawesi Tengah berperan mewujudkan mimpi pembangunan infrastruktur terkoneksi ke ibukota negara baru di Kalimantan Timur.

Ia mengajak semua pihak bersama luruskan niat sesuai tugas masing-masing untuk pembangunan Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Tengah Dumagar Hutauruk mengatakan, memohon dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait agenda-agenda BPS termasuk basis data Sulawesi Tengah.

“Kami butuh dukungan terkait agenda BPS berupa survei angkatan kerja nasional, survei sosial ekonomi nasional, serta survei tingkat kebahagiaan masyarakat dan sensus penduduk lanjutan,” sebutnya.

Ia mengatakan, hasil-hasilnya akan memunculkan indikator demografi terkait statistik dan basis data Sulawesi Tengah.

Penguatan basis data Sulawesi Tengah ke Gubernur juga diminta. Agar Bupati/Walikota mendukung Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Kami ingin semua data kabupaten/kota terhimpun di Bappeda dan Dinas Kominfo provinsi sebagai wali data,” sebutnya.

BPS sebagai pembina ingin masing-masing data sektoral kabupaten/kota disampaikan ke wali data.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) pada 12 Juni 2019.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Larang Kegiatan Ciptakan Kerumunan

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan antara instansi pusat dan instansi daerah.

Data yang dihasilkan produsen data harus berdasarkan prinsip berikut:

Memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan Menggunakan kode referensi atau data induk.

Standar data selain data statistik dan data geospasial ditetapkan Pembina Data lainnya di tingkat pusat.

Perpres ini juga membentuk Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia. Forum tersebut menjadi wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat atau instansi daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Baca juga: Parigi Moutong Petakan Potensi Daerah Melalui Sistem Informasi

Laporan: Rafiq

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.