Beranda Nasional Hukum Forum Komunikasi Lulusan SKD Seleksi CPNS 2018, Somasi MenPAN-RB

Forum Komunikasi Lulusan SKD Seleksi CPNS 2018, Somasi MenPAN-RB

Jakarta, gemasulawesi.com– Forum komunikasi lulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, somasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Sebanyak 261 lulusan SKD CPNS tahun 2018 resah karena belum diangkat menjadi PNS, meski sudah memenuhi syarat ambang batas kelulusan.

“PermenPAN-RB no 61 Tahun 2018 tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan PNS telah merugikan 261 lulusan SKD dari berbagai daerah,” ungkap kuasa hukum Forum Komunikasi Lulusan SKD seleksi CPNS 2018, Pitra Romadoni Nasution di D’Cost, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, awalnya MenPAN-RB telah menetapkan standar kelulusan yaitu nilai Tes Intelegensia Umum (TIU) 80, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143 dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75.

Kliennya kata dia, sudah menemui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian PAN-RB hingga Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun tak kunjung menemukan titik terang.

“Kami menilai Mensetneg, MenPAN-RB dan BKN saling lempar tangan. Sehingga, dinilai tidak serius menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.

Sama halnya dengan DPR RI, setelah rapat dengar pendapat bersama perwakilan CPNS seluruh Indonesia pada bulan Januari 2019. Namun, hingga saat ini belum membuahkan hasil.

Rencananya, apabila langkah somasi tidak mendapat respons dari KemenPAN-RB, pihaknya berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Diketahui, dalam PermenPAN-RB no 61 Tahun 2018 pasal tiga, pihak MenPAN-RB mencantumkan regulasi standar kelulusan kumulatif paling rendah formasi umum, formasi umum untuk jabatan khusus, formasi lulusan terbaik, formasi penyandang disabilitas dan lainnya.

Sumber: Detiknews

7 KOMENTAR

  1. Harap di cermati lagi bahwa tuntutan dan somasi yg di layangkan bukan tanpa alasan, adapaun P1/Tl tsb sdh menjalani seluruh rangkaian dan tahapan dari seleksi CPNS yakni SKD YG sdh berada di atas ambang rata” (passing grade), dan juga sdh menyelesaikan SKB, bukan seperti P2/L yg nilai di bawah passing grade dan bisa jd PNS, jd sejatinya P1/Tl layak utk mendapatkan SK sebagai PNS
    Savep1tl

  2. ⁣Masyarakat awam perlu mengetahui bahwa mereka 261 orang ini mewakili P1TL seluruh indonesia sudah melewati tahap administrasi, mengikuti SKD dan melewati Passing Grade yang menjadi syarat untuk melaju ke SKB, untuk SKB pemerintah telah menetapkan peraturan bahwa berapapun nilai anda akan di hargai yang berarti tidak ada syarat kcuali accumulatif score. P1TL telah membuktikan dirinya layak dan pantas untuk di angkat sebagai CPNS. Namun dengan pertimbangan pemenuhan kuota maka dilakukan penyaringan peserta yang tidak lulus Passing Grade SKD (P2) dengan data dilapangan bahwa ada TIU 25 dan kumulatif score skd 255 Lulus sebagai CPNS 2018. masyarakat awam tentu mampu mengambil kesimpulan. P1TL pantas dan mampu membuktikan diri dalam kompetisi yang sudah diselenggarakan pemerintah P1TL pantas dan mampu membuktikan diri sebagai SDM UNGGUL yang di cari pemerintah selama ini.

  3. Menpan dn panselnas bingung sendiri dengan kebijakan yang di buatnya. Itulah kalau hukum dn aturan di buat hanya sebagai mainan. Akibatnya banyak fihak yang terzhalimi terutama peserta yg semula telah lulus P1/TL. Beda dgn minoritas sperti drg romi, yg terselamatkan 2x (P2, dn karena disabilitas).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Kalah Laga Debut, Fans Barca Minta Valverde Dipecat

Jakarta, gemasulawesi.com- Kalah laga debut La Liga 2019-2020, fans tim Barcelona mengkritik penampilan Barcelona bahkan meminta Pelatih The Catalan dipecat. Usai kalah laga debut versus...

Tambah Masa Tanggap Darurat Banjir Tinombo, Ini Agenda BPBD

Parimo, gemasulawesi.com- Tambah masa tanggap darurat banjir Kecamatan Tinombo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi moutong (Parimo) akan melakukan beberapa agenda kerja. Diketahui, sudah...

Terapkan Aturan Baru MA, Pelanggar Lalu Lintas Tak Perlu Datang Sidang

Parimo, gemasulawesi.com- Terapkan aturan baru Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Negeri Parigi Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melonggarkan prosedur sidang pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut diungkapkan Humas...

900 Nelayan Mamuju Dapatkan Asuransi

Mamuju, gemasulawesi.com- 900 nelayan mendapatkan asuransi nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar. Nelayan penerima asuransi merupakan kelompok nelayan yang tersebar...

Janggal, Masih Ada Desa Belum Cairkan Anggaran APBDes Tahap Dua

Parimo, gemasulawesi.com- Janggal, hingga memasuki pekan kedua Agustus 2019, puluhan desa di Kabupaten Parigi moutong (Parimo) masih belum realisasikan pencairan anggaran APBDes tahap dua. Ditemui...