KPK Duga Fee untuk Dapatkan Proyek Dinas PU Banggai Laut

waktu baca 3 menit
Foto: Gedung KPK

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Informasi terbaru, KPK menyebut uang miliaran rupiah merupakan fee mendapatkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.

“WB selaku Bupati Banggai Laut diduga perintahkan RSG orang kepercayaannya untuk membuat kesepakatan dengan pihak para rekanan yang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur,” ungkap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat press conference di Gedung KPK, Jumat 4 Desember 2020.

Ia mengatakan, proyek infrastruktur itu diantaranya proyek peningkatan ruas jalan pada Dinas PU Kabupaten Banggai Laut.

WB kata dia, juga diduga mengkondisikan pelelangan di Banggai Laut bersama BM selaku Kepala Dinas PU dan RHP selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Banggai laut.

Baca juga: Berita Terbaru Sulawesi, Selain Bupati Banggai Laut, KPK OTT Rekanan Swasta

Hal itu dilakukan untuk memenangkan rekanan tertentu. Dan agar bisa kembali mendapatkan proyek di Dinas PU untuk tahun anggaran 2020.

“Rekanan sepakat menyerahkan sejumlah sebagai bentuk komitmen fee proyek kepada WB selaku Bupati Banggai Laut melalui RSG dan HTO,” jelasnya.

Melalui pengkondisian pelelangan beberapa paket pekerjaan di Dinas PU, diduga ada pemberian sejumlah uang dari beberapa pihak rekanan.

Baca juga: Atasi Genangan Air, Warga Desa Bambalemo Buat Drainase

Rekanan itu antara lain HTO, DK dan AHO kepada WB, yang jumlah uangnya bervariasi antara 200-500 juta Rupiah.

Setelah pekerjaan beberapa rekanan sudah berjalan, WB meminta kepada BM selaku Kepala Dinas PU dan IT selaku kepala BPKAD agar mempercepat pencairan anggaran beberapa rekanan itu.

“Sejak September hingga November 2020, telah terkumpul uang sejumlah lebih dari satu miliar rupiah yang dikemas dalam kardus dan disimpan dirumah HTO,” terangnya.

Baca juga: KPK Amankan Uang 2 Miliar Hasil OTT Bupati Banggai Laut

Pada 1 Desember 2020, HTO bersama HDO dan beberapa pihak lainnya datang menemui WB di kediamannya.

Dalam pertemuan itu mereka melaporkan uang sudah siap dan sudah berada di rumah HTO untuk diserahkan kepada WB.

Telah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP dilanjutkan dengan gelar perkara.

Baca juga: Banggai Laut Sulawesi Tengah Dapat 166 Alokasi Formasi CPNS 2019

“KPK menyimpulkan, adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa lingkup Pemda Banggai Laut Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020,” sebutnya.

KPK menetapkan enam orang tersangka sebagai penerima WB, RSG dan HTO. Sebagai pemberi adalah HDO, DK dan AHO.

Kemudian KPK menyebut tersangka sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf g atau pasal 11 atau pasal 12 B UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: OTT Bupati Banggai Laut, KPK Turut Amankan 16 Orang

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.