Fasilitasi Renja, Puluhan OPD Rakor Bersama Bappelitbangda Parimo

Tahapan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Parimo Tahun 2020

0
140
Fasilitasi Renja, Puluhan OPD Rakor Bersama Bappelitbangda Parimo
Kabid Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parimo, Iqbal Karim (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.comFasilitasi Rencana kerja (Renja) Tahun 2020, puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rapat koordinasi (Rakor) bersama Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulteng.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parimo, Iqbal Karim, mengungkapkan hal tersebut di ruang kerjanya, Selasa, 9 Juli 2019.

“Sebanyak 56 OPD di Parimo yang difasilitasi Renjanya. Hal tersebut dilakukan berdasarkan tahapan sebelum perencanaan penganggaran Tahun 2020,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, kegiatan Rakor fasilitasi Renja rencananya akan diadakan selama empat hari berturut-turut. Mulai dari Selasa, 9 Juli sampai dengan Jumat, 12 Juli 2019.

Kegiatan Rakor tersebut bertujuan, untuk mengawal perencanaan pembangunan yang ada dalam Renja OPD. Sehingga nantinya, termuat juga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tiap OPD.

Tahapan Rakor fasilitasi Renja merupakan tahapan selanjutnya dari serangkaian tahapan yang sudah dilalui. Setelah penyusunan RKPD selesai, kemudian dilanjutkan sinkronisasi Renja OPD.

“Sebagai bagian perencanaan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kami berkewajiban menyiapkan dan menyusun program. Dalam rangka penyusunan APBD Parimo Tahun 2020,” jelasnya.

Berikutnya, pada saat pelaksanaan Musrenbang dan RKPD Parimo beberapa waktu lalu, terdapat sepuluh program menjadi target pembangunan. Namun, tiga program yang menjadi prioritas untuk Tahun 2020.

Rincian programnya, yaitu Parimo Cerdas, Parimo Sehat dan Parimo Khatulistiwa. Tiga program tersebut yang coba difasilitasi dengan OPD, agar sinkron dengan pelaksanaan di OPD masing-masing.

Pedoman fasilitasi Renja dan penyusunan penganggaran bergantung pada PMK

Terkait anggaran, pihaknya tentu berpedoman dengan surat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Surat yang nantinya mengatur besaran anggaran yang akan diterima Pemda Parimo.

“Bisa saja setelah turun surat PMK, perencanaan pembangunan bisa berubah dari target rencana OPD diawal. Bisa bertambah ataupun berkurang,” tegasnya.

Kemudian, dari fasilitasi Renja akan dilihat sejauh mana perencanaan OPD untuk menggenjot pendapatan daerah berbasis dari program prioritas. Tapi untuk saat ini pihaknya berupaya untuk tertib pada tahapan perencanaan pembangunan.

Walaupun secara kualitas perencanaan pembangunannya belum maksimal. Kedepannya akan dibenahi secara bertahap.

“Setelah perencanaan telah selesai, barulah kemudian akan dikomunikasikan dengan DPRD Parimo sebagai badan legislasi, pengawas anggaran dan kontrol pelaksanaan Perda dan kebijakan Pemda,” tutupnya.

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan