Enam Desa Masuk Zona Merah Pamsimas Parimo

Pamsimas 2020, Pemda Siap penyertaan APBD dan Sepuluh Persen APBDes

3
91
Enam Desa Masuk Zona Merah Pamsimas Parimo
Illustrasi Program Pamsimas

Parimo, gemasulawesi.com Enam desa masuk zona merah program Pamsimas Kabupaten Parigi moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng).

“Ke enam desa masuk zona merah Pamsimas Parigi Moutong merupakan wilayah yang bermasalah secara aplikasi program di lapangan,” ungkap Ketua Koordinator Pamsimas Kabupaten, Alim Bahri, Kamis, 7 November 2019.

Ke enam desa itu adalah Desa Tandaigi Kecamatan Siniu, Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan, Desa Ongka Trimuspasari, Desa Tabolo Bolo, Desa Tinombala, Desa Lambanau Kecamatan Ongka Malino. Diketahui, sebelumnya desa itu telah mendapatkan program Pamsimas antara tahun 2008-2012.

Beberapa masalah yang pada umumnya muncul adalah faktor manajerial pengoperasian fasilitas air minum Pamsimas yang sudah disediakan. Setelah fasilitas telah selesai dibangun, tidak diikuti dengan aspek pemeliharaan.

Baca juga: Lima Program Kunci RAD AMPL Pamsimas Parimo

Fasilitas yang sudah diserahterimakan kepada pemerintah desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab desa untuk merawat fasilitas yang sudah tersedia, agar terus berfungsi dengan baik.

“Selain itu, zona merah merupakan wilayah dengan program Pamsimas yang tidak berfungsi karena faktor kekurangan debit air, bencana, organisasi kelembagaan yang tidak jalan,” jelasnya.

Sehingga berdasarkan masalah itu lanjut dia, pemerintah kembali memberikan bantuan kepada wilayah dengan status zona merah berupa Hibah khusus Pamsimas (HKP).

Selain itu, rincian masalah yang ditemui di lapangan antara lain kelembagaan tidak jalan sebab pembayaran iuran tidak lancar. Walaupun, Pemdes telah diinstruksikan membuat Perdes untuk menarik iuran Pamsimas pada warga.

Baca juga: Biayai PPPK, Pemda Parimo Bakal Siapkan Anggaran 13 Miliar Rupiah

Namun faktanya, pelaksanaan Perdes terkait iuran Pamsimas tidak sesuai harapan. Akibatnya, kelembagaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Biaya pemeliharaan yang diharapkan dari iuran pun tersendat.

“Rencananya, pembiayaan HKP untuk enam desa akan terbagi dua. Tiga desa akan ditanggung APBD dan sisanya akan ditanggung APBN,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Cipta karya DPUPRP Parimo, Vadlon mengatakan pada dasarnya pelaksanaan program HKP hampir sama dengan program baru lainnya. Namun sebelumnya, masih melalui hasil evaluasi dan pemeriksaan dilapangan.

Baca juga: Parimo Dapat Jatah 139 Formasi Guru CPNS 2019

Kondisi fakta dilapangan kata dia, mesti dicek dulu terkait kriteria kondisi penyaluran program untuk rehab ataupun pembuatan baru. Pun dalam ketentuan harus ada sepuluh persen sharing anggaran dari desa.

Ia menambahkan, Parimo sempat ditawarkan untuk menerima HKP dengan jumlah bantuan yang bertambah. Namun, Pemda masih fokus menangani desa-desa yang memang belum pernah menerima program Pamsimas.

“Tahun 2020 kami sudah komitmen penyertaan APBD dan sepuluh persen APBDes,” tutupnya.

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2019, Mamuju Sulawesi Barat Dapat Kuota Delapan Formasi Guru

Laporan: Muhammad Rafii

3 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan