Empat Triliun Rupiah Anggaran Gaji PPPK Dalam DAU 2020

0
343
Pemerintah Anggarkan Gaji PPPK Dalam DAU 2020
Illustrasi gaji PPPK dalam DAU 2020

Jakarta, gemasulawesi.com Pemerintah anggarkan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2020.

Berdasarkan penelusuran gemasulawesi.com, dari situs resmi Kementrian Keuangan, pemerintah mengalokasikan tambahan DAU untuk gaji PPPK senilai 4,260 Triliun Rupiah.

“Terdapat tambahan DAU sebagai dukungan pendanaan terkait kebijakan penggajian PPPK,” bunyi pasal 11 ayat 19 UU 20 Tahun 2019.

Sebelumnya, banyak Pemerintah daerah (Pemda) pesimistis melakukan rekrutmen PPPK (P3K). Pasalnya, berdasarkan pasal 101 ayat 3 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dinyatakan gaji PPPK dibebankan pada APBN untuk PPPK instansi pusat. Sedangkan, gaji PPPK daerah dianggarkan melalui APBD.

Baca juga: Soal Pendapatan, DPRD dan Manajemen RSUD Anuntaloko Parigi Moutong Beda Versi

Sehingga, terbitlah UU 20 Tahun 2019 merupakan jawaban pemerintah pusat terhadap berbagai keluhan dari seluruh Pemda mengenai kejelasan penganggaran gaji PPPK.

Pemerintah pusat menanggung penggajian PPPK hasil rekrutmen tahap I setelah mendengarkan usulan BKD seluruh Indonesia dan BKDPSDM Kabupaten/Kota, agar pemerintah pusat memploting anggaran dari APBN untuk penggajian PPPK.

Pada Rapat Paripurna 24 September 2019, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2020 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Selain gaji PPPK, salah satu bagian penting dari belanja negara adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang berhasil mencapai Rp856,94 triliun. TKDD terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp784,94 triliun dan dana desa sebesar Rp72,00 triliun.

Saat transfer ke daerah diterbitkan, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp117,58 triliun terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp56,23 triliun DBH SDA sebesar Rp48,84 triliun, dan Kurang Bayar sebesar Rp12,50 triliun, serta pengaruh yang kurang dibayarkan sesuai kebijakan baru pada tahun 2020.

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2019, Mamuju Sulawesi Barat Dapat Kuota Delapan Formasi Guru

DAU senilai Rp 427,09 triliun, termasuk DAU Tambahan sebesar Rp8,38 triliun. DAU Tambahan terdiri dari Bantuan Pendanaan Kelurahan, Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Pendanaan untuk Penggajian PPPK.

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp72,25 triliun, yang mencakup tujuh Bidang DAK Fisik Reguler, tiga belas Bidang DAK Fisik Penugasan, dan tujuh Bidang DAK Afirmasi.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp130,28 triliun, arah kebijakan baru yaitu dengan menambah menu kegiatan pengawasan obat dan makanan di Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp22,75 triliun.

Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp15,00 triliun, yang dialokasikan untuk Daerah tertentu sebagai penghargaan atas peningkatan dan / atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pemerintahan umum, pemerintahan dasar masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Dana Desa sebesar Rp72,00 triliun, dialokasikan kepada daerah melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Dana Desa dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan keuangan desa, dan mengatasi peningkatan pembangunan antardesa. (**)

Baca juga: Ini Enam Formasi Khusus Pelamar CPNS Usia 40 Tahun

Tinggalkan Balasan