2Banner GIF 2021

Ekonom: Pemerintah Tidak Konsisten dengan Pelonggaran PPKM

Ekonom: Pemerintah Tidak Konsisten dengan Pelonggaran PPKM
Foto: Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistir. Ekonom: Pemerintah Tidak Konsisten dengan Pelonggaran PPKM.

Gemasulawesi– Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistir mengatakan, kebijakan pemerintah tidak konsisten dengan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

Menyusul, kebijakan pemerintah menetapkan kewajiban tes Polymerase Chain Reaction atau tes PCR bagi penumpang pesawat rute intra-Jawa dan Bali.

“Pelaku usaha di sektor pariwisata juga sudah capek ya ada aturan yang berubah-ubah,” ujar Bhima di Jakarta, Minggu 24 Oktober 2021.

Baca juga: PPKM Level Empat Diperpanjang, Ini Kebijakan Pemkot Palu

Menurutnya, kebijakan tes PCR berpengaruh langsung terhadap penurunan kinerja sektor pariwisata. Kebijakan ini membuka ruang peningkatan pembatalan perjalanan via udara karena tarif tes swab yang ekstra mahal memberatkan penumpang.

Meski pemerintah sudah menetapkan batas atas harga tes PCR, tarif yang beredar saat ini masih jauh lebih mahal ketimbang harga tiket pesawat. Rata-rata penyedia layanan tes PCR mematok tarif lebih dari Rp400 ribu sehingga untuk pergi-pulang, penumpang harus mengeluarkan kocek Rp900 ribu hingga Rp1 juta.

Pelaku usaha pun dihadapkan dengan risiko kerugian akibat kebijakan pemerintah. Produsen oleh-oleh yang semula telah memesan bahan baku dengan jumlah lebih banyak, misalnya, terancam menunda produksi karena ada kebijakan wajib tes PCR.

“Ada juga kasus pengusaha retail yang sudah siap-siap merekrut pegawai baru jadi tertunda lagi,” tutur Bhima.

Bhima melihat aturan tes PCR merupakan kebijakan yang diskriminatif karena hanya berlaku bagi angkutan udara.

Menurutnya, pertimbangan pemerintah memberlakukan tes PCR untuk satu moda transportasi sama sekali tidak logis.

“Kan tidak semua penumpang pesawat naik business class, ada juga tiket kelas ekonomi yang harganya mirip dengan tiket moda transportasi lain ,baik kereta api maupun bus. Jadi jelas diskriminasi ya,” kata dia.

Diketahui, Pemerintah melonggarkan lagi ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Pelonggaran ini karena kasus virus corona Covid19 di Indonesia terus mengalami penurunan.

Indikator ini terlihat dari kasus aktif dan kasus kematian di Indonesia saat ini yang menurun. Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali tercatat sebanyak 54 Kabupaten/Kota pada level 2 dan 9 Kabupaten/Kota pada level 1.

Berdasarkan capaian itu, pemerintah kembali melakukan pelonggaran selama PPKM. Pelonggaran dilakukan terhadap sejumlah sektor terutama pariwisata. (***)

Baca juga: PPKM Level 4 Palu, Pemkot Beri Kebijakan Pelonggaran Pelaku Usaha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post