2Banner GIF 2021

Efek Jera, Perludem Saran Parpol Tidak Usung Kepala Daerah Korupsi

Efek Jera, Perludem Saran Parpol Tidak Usung Kepala Daerah Korupsi
Foto: Efek Jera, Perludem Saran Parpol Tidak Usung Kepala Daerah Korupsi.

Gemasulawesi– Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengatakan hukuman bisa memberikan efek jera selain pidana, Parpol disarankan tidak usung kepala daerah terbukti korupsi Pilkada berikutnya.

“Partai yang mengusung si kepala daerah terbukti korupsi itu di Pilkada mendatang tidak boleh mengusung calon lagi,” ungkap Titi dalam diskusi daring bertajuk “Kolusi, Dinasti, Korupsi”, Senin 25 Oktober 2021.

Dia mengatakan, Parpol hanya takut pada dua hal, yakni tidak bisa menjadi peserta Pemilu dan tidak terpilih atau mendapatkan kursi di badan legislatif.

Baca juga: Kesbangpol Sosialisasi Permendagri 78 Tahun 2020

Hukuman tidak bolehnya ikut pemilihan ini karena secara moral Parpol itu sebagai sumber rekrutmen politik telah gagal mencalonkan kader atau kandidat kepala daerah berkualitas.

Hal itu juga sebagai konsekuensi atas tindakan korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa. Sementara, penegakan hukum di Tanah Air cukup lemah terhadap praktik politik uang pada Pemilu maupun Pilkada sebagai awal mula terjadinya korupsi lebih besar.

Hukuman pidana pun tak cukup membuat koruptor jera. Beberapa kali setelah bebas dari balik jeruji besi, mantan koruptor kembali mencalonkan diri di Pilkada.

Bahkan, ketika ada eks koruptor mendapatkan kesempatan terpilih lagi di Pilkada, justru kembali melakukan tindakan korupsi. Padahal, Parpol sudah seharusnya menghadirkan calon kepala daerah berintegritas, dan berkomitmen tidak melanggar ketentuan perundangan-undangan.

“Hukuman-hukumannya itu mungkin tidak lagi model pemidanaan karena kalau sekadar mengandalkan pemidanaan senyum-senyum pakai rompi kuning dipidana sebentar habis itu jadi calon lagi. Harus ada efek jera yang lebih mendasar yaitu pencabutan hak administrasi pencalonan,” kata dia.

Dia juga menyinggung, budaya boikot di Korea Selatan yang bisa juga diterapkan di Indonesia. Masyarakat di sana sama sekali tidak memberikan ruang bagi pejabat publik yang telah mengkhianati public, dan melakukan penyimpangan dari nilai-nilai masyarakat, seperti korupsi dan lainnya.

Titi pun mendorong masyarakat Indonesia kritis terhadap proses elektoral dan demokrasi. Warga sudah seharusnya tidak memberikan pujian atau kehormatan bagi mereka yang melakukan tindakan korupsi, apalagi memberikan ruang untuk mereka mengikuti pemilihan di kemudian hari. (***)

Baca juga: Pemerintah Didesak Hentikan Hukuman Mati Terpidana Narkoba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post