Dugaan Kriminalisasi Wartawan Parimo, SMSI Dan LBH Sulteng Beri Advokasi

1
475
Kriminalisasi Wartawan Parimo, SMSI Dan LBH Sulteng Beri Advokasi
Wartawan koranindigo.online, Gencar Djarot (Foto: Ist)
Rekaman konfirmasi gencar djarot terkait kritisi kebijakan RS Anuntaloko


Parimo, gemasulawesi.comDugaan Kriminalisasi Wartawan Parigi Moutong (Parimo), SMSI Sulawesi Tengah menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng untuk memberikan advokasi.

Tindakan Kepolisian Resor Parimo yang menetapkan wartawan koranindigo.online, terkesan mengabaikan Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999. Hal itu juga dianggap mengabaikan MoU antara Dewan Pers dan Polri. Serta sangat mengancam kebebasan Pers di Sulteng Khususnya serta Di Indonesia pada Umumnya.

Oktaf Riyadi selaku Ketua Bidang Advokasi / pembelaan Wartawan di PWI Pusat mengecam keras tindakan Kepolisian Resor Parimo. Dugaan kriminalisasi terkait penetapan Status tersangka Kepada Genjar Djarot, wartawan yang juga pemilik Media Koranindigo.online akibat tulisannya menguat.

“Seharusnya, Polisi mengedepankan penerapan UU Pers Terkait kasus ini, jangan ada unsur kriminalisasi dalam masalah ini. Hal ini adalah masalah serius yang mengancam kebebasan Pers ditanah air ,kita harus bersikap ” tegasnya melalui Sambungan Telepon kepada Sekertaris Pengurus SMSI Sulteng,Syahrul.

Rencananya,Tim Kuasa Hukum Gencar Djarot akan melakukan Praperadilan terhadap Polres Parimo dipengadilan Negeri Parimo. Terkait atas penerapan tersangka Kliennya yang dinilai sangat Prematur

Penetapan Gencar Djarot sebagai tersangka, merupakan bentuk kriminalisasi buntut diungkapnya kebijakan yang diterapkan Nurlalela Harate. Hal tersebut terkait penahanan (sita) barang berharga milik pasien warga kurang mampu melalui pemberitaannya di media koranindigo.online.

Kronologi masalahnya berawal Pada tanggal 03 Januari 2019, koranindigo.online melakukan konfirmasi kepada direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlaela Harate. Terkait penahanan/sita surat kepemilikan tanah milik pasien warga Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Parimo, bernama Arfian Jaya (alm).

Penahanan/sita surat kepemilikan tanah tersebut disebabkan keluarga Arfian Jaya (alm) tidak mampu membayar biaya rawat inapnya di RSUD Anuntaloko Parigi kurang lebih Rp3 juta.

Dikarenakan sedang tidak berada ditempat, maka dilakukan konfirmasi via telepon kepada Nurlela Harate. Eks direktur RSUD Anuntaloko tersebut menyatakan bakal sita apapun barang senilai “hutang” pasien yang tidak mampu membayar, termasuk surat kepemilikan hak tanah, sepeda motor bahkan ponsel.

Gencar Djarot Disangkakan Langgar UU 19 Tahun 2016

Maka, setelah mendapatkan pernyataan Direktur BLUD Anuntaloko, Nurlela Harate, pada 30 Januari 2019, pukul 14.46 wita berita tersebut dilansir.

Isu terkait penahanan/sita barang pasien miskin oleh BLUD RSUD Anuntaloko tersebut menjadi isu memicu reaksi dari masyarakat Parigi Moutong, bahkan berujung pada aksi massa mengecam kebijakan itu, dan berakhir pada hearing dilakukan oleh DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam hearing DPRD itu, Nurlela Harate menyatakan mundur dari jabatan sebagai Direktur BLUD RSUD Anuntaloko dan pindah di Kabupaten lain.

Pada Senin, tanggal 04 Maret 2019, wartawan koranindigo.online bernama GENCAR DJAROT selaku penulis berita tersebut mendapatkan surat panggilan oleh pihak POLRES PARIGI MOUTONG akibat laporan dilakukan bekas Direktur RSUD Anuntaloko Nurlela Harate.

Laporan itu terkait dengan dugaan tindak pidana “Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan menyusul pemanggilan lainnya, sehingga pada Tanggal 25 Juni 2019 GENCAR DJAROT dinyatakan sebagai TERSANGKA. Sumber: Rilis SMSI

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan