DPUPRP Parigi Moutong ‘Lalai’, Awasi Pengadaan Air Bersih

DPUPRP Parigi Moutong ‘Lalai’, Awasi Pengadaan Air Bersih
Hearing DPRD dan DPUPRP Parigi Moutong- DPRD Parigi Moutong hearing DPUPRP terkait pelaksanaan program penyediaan air bersih di Kantor DPRD Parigi Moutong, Kamis, 13 Desember 2019. GemasulawesiFoto/AhmadNurHidayat

Parigi moutong, gemasulawesi.com Bidang Cipta Karya, DPUPRP Parigi Moutong (Parimo) terkesan lalai lakukan pengawasan sejumlah kegiatan pengadaan air bersih sumber APBD dan APBN yang dianggap masih amburadul.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (Hearing) antara Komisi III DPRD, dengan bidang Cipta Karya DPUPRP, di ruang Komisi III DPRD Parigi Moutong, Kamis, 12 Desember 2019.

Read More

“Ada yang janggal pada kegiatan pembangunan rehabilitasi prasarana air bersih pedesaan di Desa Kayujati Kecamatan Ongka Malino dan Desa Palapi Kecamatan Taopa Parigi Moutong,” ungkap salah seorang anggota Komisi III DPRD, Yusup SP.

Dia menuturkan, selain progres pekerjaan kegiatan di dua desa itu berpotensi tidak dapat selesai tepat waktu, kegiatan itu pula dinilai melibatkan pengusaha yang terkesan nakal. Pasalnya, pada papan proyek yang terpampang di Desa Kayujati, tidak mencatut nama perusahaan kontraktor pelaksananya.

“Melihat progres pekerjaan beberapa waktu lalu saat kami survey, terlihat masih jauh dari kata selesai sesuai spesifikasi yang diharapkan. Ada lantainya yang belum diselesaikan. Sementara, pencairan anggaran untuk tahap tiganya bakal dilakukan 17 Desember,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, dalam papan proyek itu hanya menerangkan perihal jenis kegiatan dan bentuk pekerjaan. Kemudian, nomor kontrak pekerjaan tertera 690.03/KONT/PPK-PPSAMd/CK-DIS.PUPRP/VII/2019. Bernilai kontrak 328.500.000, bersumber dari Dana Afirmasi, dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari, terhitung sejak 17 Juli sampai dengan 13 Desember 2019.

Pekerjaan ini memiliki pengawas yang ditunjuk dari bidang Cipta Karya. Namun, anehnya hal ini terkesan dibiarkan terjadi. Dikhawatirkan lanjut dia, upaya pemerintah menyediakan air bersih kepada masyarakat yang sejak lama diupayakan bisa terpenuhi, disepelehkan pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dia menegaskan, pihaknya akan mempersoalkan jika dikemudian hari terjadi hal yang menyimpang terkait program pembangunan rehabilitasi air bersih.

“Kalau tidak ada nama perusahaannya, apakah tindakan dibenarkan berdasarkan SOP. Saya pikir kita semua mengetahui bagaimana susah perjuangan mendapatkan program ini, jangan sampai dianggap biasa saja sama pihak yang tidak bertanggungjawab. Bukan hanya daerah yang rugi tapi juga masyarakat kita,” tegasnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wayan Mudana, saat dimintai tanggapan Komisi IV menjelaskan, progres kegiatan pekerjaan di dua tempat itu hampir dipastikan tidak dapat selesai 100 persen hingga saat terakhir kontrak pekerjaan yang ditetapkan.

Dia mengatakan, terkait hal ini pihaknya masih tetap memberi kesempatan kepada kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperkirakan masih menyisakan sekitar lima persen lagi. Hal itu kata dia mengacu pada aturan yang berlaku.

“Jadi kami masih mengacu ke Perpres. Selain itu, berdasarkan hasil kesepakatan rapat antara kami dan rekanan dengan pak Wakil bupati (Wabub) dan Inspektorat, jika pekerjaan masih menyisakan sekitar lima persen lagi, maka pihak rekanan masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan hingga 31 Desember 2019,” jelasnya.

Dia menyebutkan, CV Tunas Karya adalah kontraktor pelaksana untuk kegiatan pembangunan rehabilitasi prasarana air bersih pedesaan yang berada di Desa Kayujati.

Ditanya terkait proses pembayaran tahap terakhir pada pekerjaan yang belum mencapai 100 persen. Dia mengaku, pihaknya akan merujuk rekomendasi APIP terkait pembayaran tahap terakhir sesuai dengan persentase progres pekerjaan.

“Hari ini APIP turun, jadi kami membayar pekerjaan sesuai dengan rekomendasi APIP,” jelasnya.

Sebelum menutup pembahasan terkait kegiatan yang bersumber dari anggaran DAK Afirmasi tahun 2019 itu. Ketua Komisi III DPRD Parimo Alfreds Tongiro, menegaskan agar pihak PPK dan dinas terkait, tidak melakukan pembayaran pada pekerjaan yang belum dinyatakan selesai.

“Pokoknya tidak boleh membayar 100 persen. Kalo tidak ada rekomendasi dari APIP jangan paksa bayar, siapapun yang perintahkan. Biasanya, saat ada yang meminta untuk dibayarkan, kemudian dipenuhi permintaan itu. Kali ini jangan yah, kasian bapak nantinya, karena dimana-mana hal seperti itu, pasti jadi masalah,” tandasnya.

Baca juga: DPRD Parigi Moutong Soroti Pembangunan SPAM

Laporan: Ahmad Nur Hidayat

banner 728x90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.