DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong

DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong
Foto: Penerimaan PPPK Parigi Moutong.
Jangan Lupa Share

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dengan dibukanya pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 2021, menjadi kewajiban daerah untuk menganggarkan pembiayaan PPPK Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berdasarkan usulan Pemda.

“Kami masih menunggu usulan pembiayaan PPPK telah dibuka pendaftaran seleksinya BKPSDM Parigi Moutong,” ungkap Alfred Tongiro, Wakil Ketua II DPRD Parigi Moutong, usai rapat Banggar, Kamis 8 Juli 2021.

Dasar pembiayaan PPPK Parigi Moutong adalah usulan Pemda. Usulan itu nantinya akan dimasukan dalam pembahasan APBD tahun 2022, sesuai formasi dibutuhkan.

Pihaknya bersama pemerintah harus melakukan langkah pemetaan atas kebutuhan pembiayaan PPPK Parigi Moutong dengan menghitung anggaran yang disediakan.

“Dalam penerimaan ini terdapat syarat-syarat yang ditetapkan baik tenaga pendidik dan kesehata. Sehingga tidak semua honor bisa masuk,” ungkapnya.

Terkait pembiayaan PPPK Parigi Moutong, sejauh ini pihaknya baru menerima jumlah formasi yang dibutuhkan. Berdasarkan itu, pihaknya melihat tidak semua formasi akan terisi.

Contohnya, formasi guru Penjas, terkendala jumlah guru tidak mencukupi.

baca juga: Kuota Seleksi PPPK Tenaga Guru Parigi Moutong Bisa Tidak Tercapai

“Meskipun tidak mencukupi target, Pemda harus menganggarkan itu sebagai kewajibannya,” jelasnya.

Dengan keterbatasan anggaran ini, dimungkinkan Pemda memiliki syarat lainnya. Seperti, pelamar harus merupakan penduduk Parigi Moutong karena, notabene honor berasal dari daerah setempat.

Baca juga: KemenPAN RB Tetapkan Ratusan Ribu Kebutuhan PNS 2021

“Tinggal menunggu aturan yang dikeluarkan terkait penerimaan sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong Ahmad Saiful mengatakan, pihaknya pesimis ribuan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga guru ditetapkan pemerintah pusat, dapat tepenuhi.

Baca juga: Pemerintah Tuntaskan Klaim Rumah Sakit Rp17,1 Triliun

Contohnya, PPPK tenaga guru formasi guru BK bedasarkan penetapan dibutuhkan sebanyak kurang lebih 35 orang. Sementara di Parigi Moutong tenaga guru honorer hanya berjumlah 30 orang saja.

Kemudian, untuk tenaga guru tingkat sekolah dasar, kuotanya sebanyak 1.200 lebih ditetapkan.

Baca juga: 2022, Bio Farma Targetkan Produksi Vaksin Merah Putih

Kondisinya, terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah tenaga guru tidak memiliki gelar sarjana sesuai disyaratkan pendaftaran PPPK.

“Secara otomatis tidak bisa mendaftar pada PPPK tenaga guru itu. Kalau saya prediksikan hanya setengah saja kuota yang terpenuhi,” tutupnya.

Baca juga: Tersisa 30 Daerah Tertinggal, Salah Satunya Sulawesi Tengah

Laporan: Novita Ramadhani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post