Banner Disperindag 2021 (1365x260)

DPRD Minta Tindak Provider Jaringan Selular ‘Nakal’ di Parigi Moutong

DPRD Minta Tindak Provider Jaringan Selular ‘Nakal’ di Parigi Moutong
Foto: Illustrasi tower bts.

Gemasulawesi– Ketua DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sayutin Budianto minta secara tegas menindak provider jaringan selular ‘nakal’ diduga melakukan pembangunan tower tanpa izin.

“Para provider mendirikan tower di wilayah Parigi Moutong, ada kewajiban yang harus dipenuhinya. Tidak serta merta membangun senaknya,” ungkap Sayutin kepada wartawan, Kamis 19 Agustus 2021.

Dia mengatakan, berdasarkan pengakuan Dinas Perizin Terpadu Satu Pintu (PTSP), baru ada lima tower memiliki izin membangun dari 154 tower beroperasi di Kabupaten Parigi Moutong.

Baca juga: 35 Warga Terjaring Operasi Yustisi di Banggai

Pihaknya menduga, para provider jaringan selular ‘nakal’ itu menggunakan izin sama untuk mendirikan tower lainnya.

“Itu tidak boleh. Karena, berdasarkan aturan satu tower satu izin. Itu artinya, tower lainnya didirikan secara ilegal. Jadi saya hanya mengingatkan pihak provider untuk patuh terhadap aturan undang-undang, termasuk Peraturan Daerah (Perda),” tegasnya.

Sanksi terberat provider jaringan selular ‘nakal’ kata dia, Pemda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), harus melakukan penyegelan tower tanpa izin hingga provider memenuhi kewajibannya.

Dia menyebut, kewajiban pertama harus dipenuhi yakni, melakukan pengurusan izin membangun tower pada Dinas PTSP setempat.

Setelah itu, kewajiban kedua adalah membayar retribusi menara telekomunikasi sesuai ketentuan Perda.

“Itu undang-undang yang mengamanatkan,” tegasnya.

Pihaknya kata dia, telah meminta Badan Anggaran (Banggar) untuk mengundang pihak provider jaringan selular ‘nakal’, bersama Dinas Kominfo, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), guna menindaklanjuti Perda tentang pajak dan retribusi daerah.

“Salah satu dalam Perda itu, retribusi tentang menara telekomunikasi,” ungkapnya.

Kemudian masih ada pula beban lainnya, berkaitan dengan Corporate Social Responsibility (CSR), menjadi wajib disampaikan sesuai Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan.

“Dana CSR itu wajib diberikan dimana tower itu dibangun. Hal ini tidak main-main,” ujarnya.

Tindak provider untuk mengurus izin dan menarik retribusi

Sayutin menegaskan, pihaknya akan menguatkan langkah Pemda menindak provider ‘nakal’ untuk mengurus izin dan menarik retribusi.

“Hasil dari itu untuk kepentingan rakyat. Apalagi di masa pandemic seperti saat ini,” jelasnya.

Pihaknya pun mendorong Pemda untuk membangun tower telekomunikasi, dan menyewakannya kepada perusahaan provider sebagai sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). (***)

Baca juga: Langgar Jam Operasional, Pemkot Palu Denda Pelaku Usaha Rp 2 Juta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post