DPRD Khawatir Pelayanan RSUD Anuntaloko Parimo Jadi Buruk

Akibat Terlambat Bayar Gaji Perawat Non PNS

303
DPRD Khawatir Pelayanan RSUD Anuntaloko Parimo Jadi Buruk
Fery Budiutomo, Ketua Komisi IV DPRD Parimo (Foto: Yoel)

Parimo, gemasulawesi.comDPRD khawatir pelayanan BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Moutong (Parimo) menjadi buruk, akibat dari terlambatnya pembayaran gaji perawat non PNS.

“Kami meminta BLUD RSUD Anuntaloko membayarkan segera gaji sejumlah tenaga perawat non PNS,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Fery Budiutomo, di kantor DPRD Parimo, Senin, 28 Oktober 2019.

Ia mengatakan, BLUD RSUD Anuntaloko sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi IV DPRD Parimo, tidak memungkiri adanya persoalan keuangan yang sedang dihadapi.

Terkait persoalan gaji lanjut dia, memang telah didengar sebelumya. Dan sejauh ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Tujuannya, agar tidak berimbas kepada buruknya pelayanan BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Moutong kepada pasien.

Baca juga: Zalzulmida Djanggola Janjikan 500 Lansia Parimo Terima Bantuan

“Perlu kita pahami, BLUD RSUD Anuntaloko memang diberikan kelonggaran dalam hal mengelola keuangannya sendiri. Namun hingga saat ini, PAD mereka baru sekitar 45 Miliar Rupiah dari total target 60 Miliar Rupiah, itupun masih terhitung piutang,” terangnya.

Ia melanjutkan, nominal angka PAD masih dalam bentuk laporan, namun realitasnya belum nampak. Ini juga menjadi faktor penyebab pihak rumah sakit kesulitan membayar hutang gaji perawat.

Selain mendapat kesempatan secara mandiri untuk mengelola PAD, dia mengakui BLUD RSUD Anuntaloko juga masih menerima anggaran yang bersumber dari APBD Parimo. Anggaran itu juga dipakai membayar gaji pegawai.

“Jumlahnya sekitar 3 Miliar Rupiah APBD untuk mereka tahun ini, dan salah satu kegiatannya yaitu untuk belanja pegawai,” jelasnya sambil membuka Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2019 miliki RSUD Anuntaloko.

Baca juga: 226 Anak Sekolah Raudhatul Athfal Mamuju Ikuti Praktek Manasik Haji

Berdasarkan penuturan Kepala bidang (Kabid), Keperawatan RSUD Anuntaloko, yang dikonfirmasi belum lama ini mengaku, anggaran bersumber dari APBD hanya cukup untuk membayar insentif dokter di RSUD.

Kisruh keterlambatan pembayaran hak perawat memang mulai terungkap semenjak RSUD Anuntaloko berubah status menjadi BLUD. Bahkan sudah ada semenjak masa kepemimpinan Revi Tilaar yang saat ini menjabat sebagai Kadis Kesehatan Parimo.

Selain itu, Kusut pengelolaan anggaran di RSUD Anuntaloko Parigi sebagai BLUD juga masih menjadi tanda tanya besar sejumlah pihak terkait pemanfaatan anggarannya.

Seperti dilansir sebelumnya, anggota DPRD periode sebelumnya, I Made Yastina, sempat menyarankan agar dilakukan audit khusus dari lembaga terkait, atas pemanfaatan anggaran BLUD RSUD Anuntaloko.

Baca juga: Juknis Penggunaan BOS Afirmasi dan Kinerja Akan Direvisi

Bahkan dalam rapat anggaran tahun 2019, Sekretaris badan anggaran DPRD Parimo (banggar) saat itu, juga kembali mempertanyakan peruntukan pendapatan yang dikelola pihak BLUD RSUD Anuntaloko, yang terkesan tidak transparan terkait pengelolaan anggaran.

“Anggaran yang kalian dapatkan itu dipergunakan untuk apa, supaya kita tahu cukup atau tidak, tidak cukupnya kenapa, biar nanti kita tambah,” tuturnya.

Diketahui, sebelum menambah daftar hutangnya karena terlambat membayar gaji tenaga perawatnya, BLUD RSUD Anuntaloko masih miliki hutang sebesar 9 Miliyar rupiah hingga Januari 2019.

Baca juga: Target Sepuluh Persen Penurunan Stunting, Ini Peran OPD Pendamping

Laporan: Ahmad Nur Hidayat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.