DPRD Donggala Serahkan Hasil Temuan Pansus ke Kejati

waktu baca 2 menit
Foto: Illustrasi pelimpahan terangka ke Kejati Sulawesi Tengah.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– DPRD Donggala serahkan dokumen laporan hasil temuan Pansus dugaan korupsi pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) 98 desa kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah.

“Kasus di Donggala 2020 itu diduga merugikan negara Rp4 miliar,” ungkap Ketua Pansus 1 TTG Mohammad Taufik, saat audiens ke Kejati Sulawesi Tengah, 11 Juni 2021.

Ia melanjutkan, hasil temuan Pansus kontrak pengadaan TTG itu ditandatangani sebelum anggaran ada.

“Selain itu kontraknya hanya dikerjakan satu perusahaan bagi 98 desa yakni CV. Mardiana Pratama,” sebutnya.

Taufik mengatakan, hasil temuan Pansus lainnya semua peralatan seperti thiner, baskom, kompor dalam pengadaan TTG itu semua sama, padahal masing-masing desa punya potensi berbeda.

Baca juga: Kasus Suap Jembatan Palu IV, Kejati Sulteng Periksa 53 Saksi

“Pengadaan TTG ini sarat kepentingan, sebab tidak masuk dalam RKPdes, tapi muncul di APBdes-Perubahan,” tuturnya.

Kuat dugaan karena surat CV Mardiana Pratama 29 April 2020 kepada Bupati Donggala meminta bantuan kepada Bupati agar supaya Kades bisa membayar TTG sesuai perjanjian kerjasama pada triwulan I.

“Anggaran itu tidak ada dalam APBdes triwulan I,” jelasnya.

Selanjutnya, Bupati Donggala mendisposisi surat itu kepada pelaksana tugas Inspektorat.

Maka keluarlah surat 4 Mei 2020, kepada desa-desa untuk dimintai klarifikasi, yang mana isi surat itu menyatakan DB Lubis memfasilitasi Kepala Desa dalam pengadaan peralatan TTG.

Dan apabila tidak dilaksanakan akan dilakukan penegakan hukum APH.

“Ini hasil pemeriksaan khusus dilakukan Inspektorat Provinsi,” jelasnya.

Ada hal menarik disampaikan Kades pada Pansus. CV Mardiana berkantor di Inspektorat. Ketika Kades mengasistensi APBdes ditanyakan ada program TTG atau tidak.

“Bila tidak ada, maka tidak akan diterbitkan rekomendasi pencairan dana desa,” katanya.

Selain itu Mardiana selalu Direktur CV Mardiana Pratama melakukan safari ke desa-desa guna meminta Kades menandatangani kontrak begitupun saat para Kades berkunjung ke Inspektorat.

Sementara itu Asisten Intelejen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Rahmad Supriyadi, mengatakan pihaknya menerima laporan dan dokumen itu untuk menjadi bahan informasi dan tindakan selanjutnya. (**)

Baca juga: Polisi Serahkan Tersangka Kades Siniu ke Kejari Parigi Moutong

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.