DPR Sepakat Revisi UU KPK, Apa Saja Poinnya?

0
217
DPR Sepakat Revisi UU KPK, Apa Saja Poinnya?
Rapat paripurna DPR, revisi UU KPK (Foto: Ist)

Jakarta, gemasulawesi.com Seluruh fraksi di DPR setuju revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis, 5 September 2019.

“Apakah RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DPR RI?” tanya Wakil Ketua DPR Utut Adianto selaku pimpinan rapat.

Setelah seluruh anggota DPR bersepakat dalam sidang paripurna, Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi UU KPK. Sehingga, UU KPK bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 habis pada 30 September mendatang.

Berdasarkan rapat Baleg DPR pada 3 September 2019 dengan agenda pandangan fraksi-fraksi tentang penyusunan draf revisi UU KPK. Terdapat enam poin revisi UU KPK. 

Pertama, mengenai kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat independen.

Pegawai KPK kedepannya juga akan berstatus aparatur sipil negara yang tunduk pada Undang-Undang ASN. Untuk diketahui, status KPK selama ini sebagai lembaga ad hoc independen yang bukan bagian dari pemerintah.

Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas.

Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Keempat, tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan, sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan.

Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK.

Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3. Penghentian itu harus dilaporkan kepada dewan pengawas dan diumumkan ke publik.

Sumber: Kompas

Tinggalkan Balasan