DPR Minta Pemerintah Tunda Proyek Tidak Berkaitan Pandemi

DPR Minta Pemerintah Tunda Proyek Tidak Berkaitan Pandemi
Foto: Illustrasi proyek nasional.
Jangan Lupa Share

Berita nasional, gemasulawesi– Komisi XI DPR menilai penanganan pandemi dan dampaknya harus menjadi prioritas utama. Sehingga, pemerintah diminta menunda proyek tidak berkaitan pandemi.

“Pengalihan anggaran itu akan berdampak signifikan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Harus selesaikan bahaya di depan mata,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi, di Jakarta, Senin 19 Juli 2021.

Proyek tidak berkaitan pandemi anggarannya dapat dialihkan. Antara lain rencana pembangunan ibu kota baru. Suntikan penyertaan modal negara bagi BUMN terlibat dalam proyek kereta cepat. Serta utang luar negeri tidak terkait penanganan pandemi.

Baca juga: Jumlah Penduduk Parigi Moutong Capai 482.794 Jiwa

“Kami menilai dengan perkembangan terbaru, maka sudah saatnya dilakukan perubahan fokus anggaran,” kata dia.

Penyesuaian anggaran serta penundaan proyek tidak berkaitan pandemi mesti dilakukan pemerintah. Karena tidak ada kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Selain itu dia menyebutkan, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan jumlah pengangguran dan orang miskin dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan perlunya refocusing atas penanganan pandemi. Kita jangan sampai terlambat melakukan langkah strategis,” ujarnya.

Di samping menunda proyek tidak berkaitan pandemi, pihaknya juga menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan. Serta memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Penguatan ketahanan pangan mesti dilakukan agar Indonesia terhindar dari ancaman krisis pangan pascapandemi.

“Jika masyarakat sehat dan pangan tercukupi, pemerintah akan lebih mudah untuk kembali melanjutkan pembangunan,” ujar dia.

Baca juga: Gelontoran 1,3 Miliar Rupiah, Tekan Pandemi Covid di Palu

PPKM diperlukan menekan laju penularan Covid-19

Sementara, pengetatan PPKM darurat diperlukan agar sukses menekan laju penularan Covid-19.

Dia berpendapat, lebih baik bersakit-sakit selama tiga atau empat minggu dibandingkan kasus Covid-19 terus melonjak dan mengancam peluan pemulihan ekonommi dalam jangka panjang.

Selain tunda proyek tidak berkaitan pandemi, pemerintah pusat diminta mendorong percepatan serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah masih rendah kendati jumlah kasus positif tengah melonjak.

Realokasi anggaran harus dilakukan segera untuk merespons situasi kedaruratan yang kini terjadi.  Pemerintah pusat diminta memberikan bantuan teknis terkait realokasi anggaran hingga realisasi penyerapannya. (***)

Baca juga: Lima Kabupaten di Sulawesi Tengah Masuk Zona Merah Covid 19

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post