Banner Disperindag 2021 (1365x260)

DPR Ingatkan Pemerintah Terkait Kebijakan Utang hingga Pajak

DPR Ingatkan Pemerintah Terkait Kebijakan Utang hingga Pajak
Foto: Illustrasi kebijakan pajak.

Gemasulawesi- ­ DPR ingatkan pemerintah terkait kebijakan utang, utang negara, hingga Warga Negara Asing (WNA), antisipasi pasar keuangan dan nilai tukar, hingga meningkatkan pajak ke pemerintah.

“Sebagaimana diketahui, pada saat pandemi ini ketika berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, ekonomi digital justru pesat,” ungkap Ketua DPR RI Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2021-2022, Senin 16 Agustus 2021.

Dia mengatakan, perpajakan merupakan solusi mengoptimalkan pendapatan negara. Menurutnya, imbas pandemi covid19 telah menurunkan pendapatan negara, di sisi lain belanja penanganan pandemi juga meningkat.

Baca juga: Syarat Kartu Vaksin Tidak Jamin WNA Tidak Terpapar Covid 19

Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, adalah dengan memaksimalkan pajak pada aktivitas ekonomi berbasis digital.

“Transformasi ekonomi digital semakin luas pada berbagai bidang. Mulai dari sektor keuangan, pendidikan, layanan kesehatan,” tuturnya.

DPR ingatkan pemerintah untuk menjalankan pemberian insentif fiskal lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang memiliki multiplier effect kuat. Kemudian, melakukan perluasan basis pajak melalui perluasan objek pajak dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan.

Selain itu, DPR ingatkan pemerintah untuk melakukan penguatan sistem perpajakan lebih sehat dan adil disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian serta karakter sektor usaha.

“Serta melakukan penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha,” ungkapnya.

DPR ingatkan pemerintah terkait pergerakan WNA

DPR ingatkan pemerintah soal pergerakan WNA. Menurut dia, ada 10 fokus pengawasan DPR terhadap pemerintah, salah satunya pengawasan terhadap pergerakan warga negara asing (WNA) di Indonesia selama pandemi.

Dia mengatakan izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia harus diawasi dalam rangka mencegah penyebaran covid19.

Puan juga meminta pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi covid19.

“Termasuk, pengawasan pemerintah terhadap kedatangan WNA di saat PPKM,” kata dia.

Hal lain yang tidak luput dari perhatiannya adaah mengelola utang negara. Ia meminta pemerintah agar menjaga rasio utang dalam batas aman sesuai undang-undang (UU). Sejalan dengan itu, ia meminta pemerintah meningkatkan efisiensi biaya utang.

“Serta menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang,” katanya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi pandemi covid19 belum berakhir hingga tahun depan. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pemulihan sosial dan ekonomi ke depan.

“Risiko dan ketidakpastian juga akan tetap tinggi di tahun 2022 dan masih menjadi tantangan bagi ekonomi kita. Di antaranya adalah risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antarnegara akibat perbedaan situasi pandemi covid19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi,” tutupnya. (***)

Baca juga: WNA China Masuk Indonesia Saat PPKM, DPR Minta Penjelasan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post