DPA Tidak Sesuai Renja, OPD Parimo Bisa Kena Sanksi

280
DPA Tidak Sesuai Renja, OPD Parigi Moutong Bisa Kena Sanksi
Kabid Dalvas Bappelitbangda, Iqbal Karim (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.com Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bisa terkena sanksi apabila pembelanjaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak sesuai Rencana kerja (Renja).

Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi moutong (Parimo) menyebutkan pemberlakuan sanksi kepada OPD telah lama dijalankan.

“Pemberian sanksi dapat berupa penundaan pencairan anggaran OPD,” ungkap ungkap Kabid Pengendalian dan Evaluasi, Bappelitbangda Parimo, Iqbal Karim, usai kegiatan konsolidasi dengan OPD, Rabu, 25 September 2019.

Ia melanjutkan, BPKAD dapat melakukan penundaan pencairan, apabila ada kesalahan yang ditemukan kesalahan dalam perencanaan dan pembelanjaan anggaran.

Untuk menghindari kesalahan dan ketidaksinkronan antara perencanaan dan belanja anggaran kata dia, pihaknya memberi arahan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

DPA Tidak Sesuai Renja, OPD Parigi Moutong Bisa Kena Sanksi
Rapat Konsolidasi Bappelitbangda dan OPD Parigi Moutong (Foto: Rafii)

Sekitar 20 Kasubag program baru dari tiap OPD Parigi Moutong mengikuti konsolidasi ulang penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

“Pada prinsipnya, kami ingin menyamakan persepsi tentang perencanaan dan penganggaran Kabupaten Parimo,” jelasnya.

Pasalnya, setelah dilakukan review dan evaluasi ulang, masih banyak dokumen Renstra, Renja dan RKA dari tiap OPD yang perlu diperbaiki.

Jadi pada kegiatan konsolidasi dengan OPD lanjut dia, isi materi yang disampaikan dominan kepada teknis penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA menurut pedoman standar yang berlaku.

Kemudian, pihaknya juga menyisipkan materi persiapan perencanaan pembangunan Parimo untuk tahun 2021. Proses perencanaan pembangunan tahun 2021, idealnya dimulai lebih awal dua tahun.

“Idealnya, dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA dari tiap OPD tidak boleh berdiri sendiri,” jelasnya.

Ia melanjutkan, kalau dokumen perencanaan dan pembelanjaan anggaran OPD tidak sinkron, maka akan sulit dilakukan evaluasi. Kasubag Program OPD mesti memahami DPA merupakan turunan dari Renstra, Renja dan RKA.

Sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran kata dia, adalah hal mutlak. Tujuannya, untuk menghindari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan di Renja dan Renstra.

Ia menambahkan, OPD akan dinilai melakukan pekerjaan sia-sia, apabila anggaran di DPA telah selesai digunakan, namun tidak mampu menyelesaikan masalah yang terdapat di Renstra dan Renja.

“Kami berencana akan melakukan bimbingan secara internal kepada Kasubag Program baru dari tiap OPD pada tahun 2020, setelah mendapat permintaan untuk mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis lanjutan,” tutupnya.

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.