Banner Disperindag 2021 (1365x260)

DLH Parimo: Hentikan Bangun Cottage di Pulau Tomini

DLH Parimo: Hentikan Bangun Cottage di Pulau Tomini
Foto: Pulau Tomini.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menegaskan untuk menghentikan eksploitasi Pulau Tomini. Alasannya, masuk salah satu kawasan konservasi.

“Kami dapat aduan dari warga dan Camat Tomini, berupa bukti foto pembangunan beberapa unit cottage,” ungkap Kabid Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong, Mohammad Idris, saat ditemui, Rabu 21 April 2021.

Ia mengatakan, berdasarkan konfirmasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui Pulau Tomini merupakan kawasan konservasi.

Baca juga: Basarnas Lanjutkan Pencarian Warga Tolitoli Diterkam Buaya

Mengetahui sejumlah data dan fakta, pihaknya langsung menyurati pihak pengelola untuk dimintai penjelasan.

“Mereka mengakui mengelola Pulau Tomini karena sudah membeli kawasan itu dari warga Malalan bernama Tayeb. Itu dibuktikan dengan surat keterangan ganti rugi,” jelasnya saat bertemu dengan pengelola.

Baca juga: Massa Aksi Demo Sebut Tambang Emas Kasimbar Ancam Lingkungan

Pengelola merasa memiliki legalitas atas pulau itu karena setiap tahun membayar PBB untuk kawasan itu.

Hasil penelusuran ke Habir Ponulele sebagai camat Parigi kala itu, pengelolaan kawasan Pulau Tomini dihibahkan kepada ayah Toyeb.

Hibah kawasan Pulau Tomini itu sekitar tahun 1980-an dan buktinya sudah ditangan DLH.

“Pemberian hibah, tidak serta-merta menjadikan kawasan itu sebagai milik pribadi,” tegasnya.

Hal paling mendasar dalam persoalan itu kata dia, yakni surat keterangan ganti rugi lahan dibubuhi tandatangan kepala Desa Malalan dan Camat Mepanga.

Padahal, kawasan Pulau Tomini masuk dalam wilayah administrasi Desa Ambesia, Kecamatan Tomini.

“Saat ini, berkaitan dengan pengawasan pengelolaan pulau kecil, menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” tuturnya.

Fakta lainnya, Kades Malalan mengakui aktivitas transaksi yang ada adalah pembayaran pohon kelapa.

Namun, hal itu tetap salah karena masuk wilayah administrasi Desa Ambesia.

Polemik Pulau Tomini juga ditanggapi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka menyebut Pulau Tomini merupakan kawasan konservasi dan masuk dalam zona merah.

“Zona merah artinya harus mendapatkan pengawasan penuh. Tidak dibenarkan ada aktifitas di sekitar kawasan itu,” terang Kabid Pengolaan Ruang Laut (PRL) DKP, Sulawesi Tengah, Edward Yusuf, saat dihubungi via telepon.

Ia mengatakan, saat ini telah ada langkah persuasif meminta pengelola datang ke kantor, terkait perizinan pemanfaatan ruang laut.

Namun, masih terbatas melakukan langkah tegas, karena adanya perubahan undang-undang, dan masih menunggu peraturan menteri.

“Kami sudah memberi peringatan berhenti melakukan aktifitas atau pembangunan di kawasan itu,” ucapnya.

Berkaitan dengan klaim kepemilikan Pulau Tomini, harus dibuktikan dengan surat-surat resmi.

Ia menambahkan, kalau hanya sebatas surat keterangan ganti rugi dari pemerintah kecamatan setempat, dianggap tidak kuat.

“Melanggar atau tidak, pengadilan menentukan. Intinya itu kawasan konservasi masuk dalam zona merah, jadi tidak boleh ada aktifitas,” tutupnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong Jadi Tersangka

Laporan: Aldi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post