Diskriminasi Tujuh Keluarga Parigimpu’u Penerima PKH Parimo

3
101
Diskriminasi Tujuh Keluarga Parigimpu'u Penerima PKH Parimo
Kabid Linjamsos, Dinsos, Ariesto (Foto: Ahmad Nur Hidayat)

Parimo, gemasulawesi.com Tujuh Kepala Keluarga (KK) penerima PKH Parigi moutong (Parimo) asal Desa Parigimpu’u, Kecamatan Parigi Barat mendapat perlakuan diskriminatif.

Pasalnya, ketujuh KK Parigimpu’u penerima PKH Parigi Moutong di Dinas Sosial dikeluarkan sebagai list penerima bantuan.

“Kalau menurut pendamping kecamatan, katanya karena diliat dari kondisi rumahnya saja,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebut namanya, belum lama ini.

Dia mengatakan, dikeluarkannya ketujuh kepala keluarga itu, tidak diikuti dengan penjelasan dari dinas dinas terkait. Walaupun kriteria kelayakan penerima bantuan PKH berdasarkan sumber pendapatan kata dia, ketujuh kepala keluarga itu belum memiliki pekerjaan yang berpenghasilan tetap.

Baca juga: Disdukcapil Kembali Buka Layanan Kependudukan Khusus Warga Suku Bela Parimo

Bahkan lanjut dia, petugas pendamping PKH Kecamatan Parigi Barat, mengaku diancam akan diberhentikan, jika tidak mengeluarkan ketujuh nama tersebut dalam daftar keluarga penerima bantuan PKH di Desa Parigimpu’u.

“Pendamping kecamatan mengaku, hanya menjalankan instruksi dari dinas. Bahkan, jika hal itu tidak dilaksanakan mereka akan diberhentikan,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial, Ariesto, mengaku baru mendengarkan kejadian itu, saat dikonfirmasi gemasulawesi.com, di ruang kerjanya, Selasa, 5 November 2019.

Dia mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti sejumlah keluhan warga Desa Parigimpu’u.

Baca juga: Guru Honorer Parimo Bisa Ikuti Sertifikasi, Ini Syaratnya

“Saya baru tahu kalau ada kisruh di tengah warga. Akan segera saya tindak lanjuti melalui Koordinator kabupaten,” jawabnya.

Menurut dia, terkait mengeluarkan keluarga penerima bantuan melalui program PKH sebagai penerima disebabkan dua hal yaitu, graduasi mandiri dan graduasi paksa.

Dia menjelaskan, graduasi mandiri merupakan tindakan diambil keluarga penerima program, untuk keluar sebagai penerima bantuan, yang dilakukan secara sadar dan bersedia membuat surat pernyataan dengan bertanda tangan diatas materai.

Sedangkan graduasi paksa adalah, tindakan yang diambil pihak dinas untuk mengeluarkan keluarga penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dengan merujuk pada beberapa indikator syarat keluarga penerima bantuan PKH.

Baca juga: Keluhan Krisis Listrik, DPRD Banggai Panggil PLN

“Kan ada beberapa komponen yang harus terpenuhi sebagai keluarga penerima bantuan PKH, makanya akan kita telusuri nanti kenapa pendamping mengeluarkan mereka. Jika mereka masih layak untuk menerima, kemudian dikeluarkan tanpa alasan jelas begitu, pendampingnya saya tidak perpanjang kontrak,” tegasnya.

Hal yang penting untuk dipahami masyarakat terkait penerima bantuan PKH lanjut dia adalah meski mereka masuk dalam kategori miskin berdasarkan 14 indaktor kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia menegaskan, hal itu tidak serta dijadikan dasar pihak Dinsos Parimo menetapkan sebagai keluarga yang layak menerima bantuan PKH.

“Tidak serta merta masuk dalam kategori penerima bantuan PKH. Selain miskin berdasarkan BPS, keluarga itu juga harus masuk dalam komponen syarat penerima bantuan yaitu, Ibu hamil, usia anak nol sampai enam tahun, anak sekolah SD, SMP serta SMA serta penyandang Disabilitas,” tandasnya.

Baca juga: Tidak Sesuai Spek, CV Satria Group Terancam Ganti Material Jalan

Laporan: Ahmad Nur Hidayat

3 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan