Disketan dan BPS Buta Data Produksi Kedelai Parimo

1
245
Disketan dan BPS Buta Data Produksi Kedelai Parimo
Seksi Data Pertanian BPS Parimo, Anshar (Foto Rafii)

Mengherankan, Dinas Ketahanan Pangan (Disketan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Parimo Provinsi Sulteng, kompak tidak mengetahui data produksi kedelai tahun 2018.

Parimo, gemasulawesi.com Disketan dan BPS pasalnya, merupakan instansi sumber rujukan data selain Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Parimo tentang pemetaan produksi kedelai.

Diketahui, jenis tanaman pangan kedelai merupakan sumber makanan berprotein tinggi pada tahu dan tempe sebagai pendamping makanan pokok sehari-hari di Kabupaten Parimo.

Dari penelusuran gemasulawesi.com kepada Seksi Ketersediaan Pangan Disketan Kabupaten Parimo, Syafar, di ruang kerjanya, Senin, 1 April 2019, terungkap pengakuan data ketahanan pangan secara umum yang dimiliki.

Anehnya, data produksi kedelai dalam data ketahanan pangan secara umum, enggan untuk diungkapkan secara menyeluruh kepada media ini.

“Lebih detailnya, langsung saja tanyakan ke bagian Tanaman pangan DTPHP Kabupaten Parimo,” tegas Syafar.

Ia melanjutkan, mereka lebih mengerti kondisi target produksi hingga realisasi dari hasil program pengadaan bibit kedelai.

Hal serupa diungkapkan Seksi data tanaman pangan BPS Parimo, Anshar, kepada gemasulawesi.com, Jumat, 29 Maret 2019 silam, di ruang kerjanya.

“Kami belum dapat merilis data produksi kedelai ataupun data pertanian Kabupaten Parimo lainnya untuk tahun 2018,” ungkapnya.

Jelasnya, data akhir produksi kedelai Kabupaten Parimo tahun 2018 masih dalam proses sinkronisasi   bersama instansi terkait dan BPS Sulteng.

Klaimnya, data hasil sinkronisasi dengan OPD terkait akan dikeluarkan sekitar bulan Mei tahun 2019 mendatang.

Menunggu perkembangan pertemuan akhir dengan BPS Provinsi Sulteng.

“Lagi pula, Pemda telah mengeluarkan data pertanian Kabupaten Parimo kedalam dokumen Parimo Dalam Angka (PDA),” terangnya.

Data jumlah suplai kedelai oleh Disketan dan BPS  yang beredar di masyarakat diperlukan, untuk mengukur ketahanan makanan pokok warga Parimo.

Berkurangnya suplai kedelai akibat salah urus manajemen kedelai atau korupsi dirantai produksi sangat memberatkan warga.

Apalagi sebelumnya, diindikasikan gagalnya pengadaan benih kedelai oleh DTPHP Parimo bersama Dinas Pertanian Provinsi Sulteng.

Baca juga: Benih Kedelai Pengadaan DTPHP Parimo Diduga di Korupsi

Laporan: Muhammad Rafii

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan