Dinilai Tidak Layak Huni, 100 KK Dapat Bantuan Bedah Rumah Kemensos

0
232

Mamuju, gemasulawesi.com Dinilai tidak layak huni, 100 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan bantuan dari Kementrian Sosial (Kemensos).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, Luthfi, di ruang kerjanya, Kamis, 08 Agustus 2019. Ia mengatakan, Pemda Mamuju mendapatkan bantuan dengan total anggaran senilai 1,5 Miliar Rupiah.

“Sebanyak 100 KK mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp 15 Juta per KK untuk pembangunan rumah tidak layak huni,” jelasnya.

Ia melanjutkan, lokus bantuan tersebut berada di Desa Karampuang dan Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju. Dan Kelurahan Bebanga dan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku.

Kriteria penerima bantuan tersebut kata dia, adalah warga yang memiliki rumah dinilai tidak layak huni seperti atap seng yang sudah tua, atap yang masih terbuat dari daun rumbia, dinding yang masih terbuat dari bambu, kayu yang sudah lapuk dan berlantai tanah.

“Lahan yang ditempati harus milik pribadi yang dibuktikan dengan surat sah kepemilikan. Jangan sampai menumpang di lokasi orang lain dan nantinya disuruh pindah. Tim verifikasi dari Dinsos Mamuju akan turun langsung mengecek warga yang menerima bantuan tersebut,” tegasnya.

Kemudian, pihaknya juga saat ini merampungkan data fakir miskin sebanyak 24.725 kategori warga tidak mampu (WTM). Untuk didata kedalam Basis Data Terpadu (BDT), yang tersebar di 11 kecamatan.

Rinciannya, 3444 Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Mamuju, 2694 RTM di Simboro. 1923 RTM di Tapalang, 1187 RTM di Tapalang Barat, 5789 RTM di Kalukku. 2430 RTM di Papalang, 970 RTM di Sampaga, 1810 di Bonehau, 2315 RTM di Kalumpang, 2008 RTM di Tommo, dan 158 RTM di Pulau Bala-balakang.

“Hal tersebut merujuk pada Basis Data Terpadu (BDT) dan data penerima beras sejahtera (rastra) untuk warga miskin. Atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) per bulan Mei 2019,” terangnya.

Ia menuturkan, sejumlah KK tergolong rumah tangga miskin sudah menerima sejumlah bantuan. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), kelompok usaha bersama (KUBE). Dan bantuan bedah rumah tidak layak huni dari Dinsos Mamuju.

Contohnya tambah dia, pada Tahun 2017 sebanyak 32 KK menerima bantuan rumah tidak layak huni. Tahun 2018 sebanyak 26 KK menerima bantuan kelompok usaha bersama. Masing-masing kelompok menerima bantuan Rp 7 Juta. 8158 KK miskin menerima beras sejahtera.
Penerimaan bantuan tegas dia, tentu mengacu pada data BPS (Badan Pusat Statistik).

“Kami meminta lurah dan Kepala desa aktif mendata warganya yang miskin dengan melibatkan RT atau Kepala dusun,” tutupnya.

Laporan: Aqil Azizi

Tinggalkan Balasan