Dewan Pers Sebut RUU KUHP Disinyalir Tumpang Tindih Dengan UU Pers

  • Whatsapp
Dewan Pers Sebut RUU KUHP Disinyalir Tumpang Tindih Dengan UU Pers
Illustrasi KUHP

Parimo, gemasulawesi.com– Dewan Pers menyebut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), disinyalir tumpang tindih dengan UU Pers.

Pasalnya, beberapa pasal dalam RUU KUHP memasung kebebasan pers. Anggota Dewan Pers, Agung Darmajaya menyoroti sejumlah pasal yang bersifat kontraproduktif atau pasal karet.

Bacaan Lainnya

“Ketika sekarang muncul persoalan masuk KUHP artinya bicara kebebasan pers, menyampaikan gagasan pendapat di satu sisi terbelenggu pidana. Artinya tumpang-tindih,” ungkap Agung dikutip dari Sindonews, Sabtu, 21 September 2019.

Dia meminta, seluruh pihak untuk membahas RUU KUHP agar tidak tumpang tindih dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, apabila terjadi persoalan menyangkut sebuah pemberitaan, jalur penyelesaiannya dengan UU Pers bukan pidana.

Dia mencontohkan, beberapa pasal karet seperti Pasal Penghinaan Presiden yang mengancam hak berpendapat pers. Terminologi atau pengertian penghinaan tidak jelas karena bisa ditafsirkan secara sembarangan.

“Menghina itu seperti apa sih? Kalau namanya pejabat publik, tidak perlu sekelas presiden. Anda dikritik ya itu risikonya, kecuali masuk ke ranah pribadi,” katanya.

DPR RI kata dia, perlu memberikan literasi serta edukasi kepada masyarakat soal produk hukum yang ingin diputuskannya.

Ia menjelaskan, selain memberikan literasi, perlu penyampaian informasi seluruh produk hukum yang akan dan sedang berjalan, sehingga masyarakat paham dan tidak terjebak dengan pilihan suka atau tidak suka.

Dia juga berharap, selama masa penundaan RUU KUHP, semua pihak aktif mencari solusi dari pasal-pasal yang dianggap krusial.

“Jadi jangan diartikan ini persoalan menang kalah. Ini produk kita bersama, karena ketika KUHP ini diketok, maka semua yang menjadi objek di situ, masuk dalam kesepahaman,” katanya.

Hal berbeda diungkapkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Slamet Pribadi yang menilai presiden harus dilindungi harkat dan martabatnya sehingga diperlukan pasal dalam RUU KUHP terkait penghinaan terhadap presiden.

Dia menilai, harus dibedakan antara mengkritik dan menghina presiden sehingga ketika mengkritik presiden tidak perlu dipidana.

“Harus ada perlindungan ketika sudah menyerang pribadi presiden. Jangan sampai presiden jatuh martabatnya karena dihina,” ucapnya dalam diskusi yang sama.

Menurutnya, siapa pun boleh mengkritik, mengajukan usulan, dan marah pada kebijakan presiden namun tidak boleh menghina presiden.

Sumber: Sindonews

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.