Tim Desk Pilkada: Jaga Netralitas ASN

waktu baca 3 menit
Foto: Sekretaris Tim Desk Pilkada sekaligus Kabag PUM Setda Parimo, Ponco Nugroho

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Tim desk Pilkada serentak 2020 Parigi Moutong Provinsi Sulteng, menyerukan Aparatur Sipil Negara atau ASN untuk menjaga netralitas.

“Selain menjaga netralitas ASN juga mesti tetap disiplin protokol kesehatan,” ungkap Sekretaris Tim Desk Pilkada Pemda Parigi Moutong, Ponco Nugroho, yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum (PUM) Setda Parimo, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Ia melanjutkan, hal itu perlu dilakukan mengingat pelaksanaan ‘hari H’ pemungutan suara Pilkada Sulteng 9 Desember 2020, sudah semakin dekat.

Netralitas ASN kata dia, merupakan bagian penting untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas.

Baca juga: Pilkada Serentak Sulteng 2020, Ribuan TPS Masuk Kategori Rawan

“Selain PNS, pegawai non PNS termasuk pejabat yang gajinya bersumber dari APBD maupun APBN wajib untuk bersikap netral,” tegasnya.

Tim Desk Pilkada mengingatkan, ASN jangan mempengaruhi pilihan seseorang atau masyarakat pada Pilkada saat ini.

Netralitas ASN dapat berupa tidak menjadi tim sukses dari pasangan Calon Kepala Daerah.

“ASN juga tidak boleh menunjukkan sifat dukungan kepada pasangan calon tertentu. Pilihan kepada salah satu calon di Pilkada Sulteng 2020, nanti disalurkan di TPS pada 9 Desember mendatang,” sebutnya.

Baca juga: Bawaslu Sulteng dan Dosen Untad Palu Saling Lapor

Apa Itu Desk Pilkada

Desk pilkada merupakan realisasi dari peraturan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bab IV tentang pengendalian pasal 6, 7 dan 8.

Dalam pasal 6 ayat 2 ditegaskan, tugas desk pilkada adalah melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pilkada dan melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada.

Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan, desk pilkada provinsi dibentuk gubernur yang diketuai sekretaris daerah provinsi dan anggotanya terdiri dari unsur pemda provinsi, kepolisian daerah provinsi, dan kejaksaan tinggi.

Desk pilkada kabupaten atau kota dibentuk bupati atau walikota yang diketuai oleh sekretaris kabupaten atau kota dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten atau kota, kepolisian resort daerah kabupaten atau kota dan kejaksaan negeri.

Amirudin dosen ilmu komunikasi FISIP Undip menyebutkan, beberapa peran desk pilkada, antara lain sebagai political partnerships body yang diikat dengan platform yang sama, yakni pilkada yang berkualitas.

issue direction fi nder, yakni peran untuk dapat memahami, menyadari, atau bahkan memprediksi beberapa kemungkinan isu teknis maupun substantif yang perlu dan tidak perlu menjadi perhatian Bersama.

issue intensifi er, yakni peran untuk memberikan penekanan tentang isu-isu mana yang perlu ditonjolkan serta isu mana yang perlu dieliminir, atau peran sebagai ‘”pengeras isu-isu”. Sehingga, isu dapat berkembang menjadi public interest di daerah setempat.

Baca juga: Panwascam Periksa Penyuluh Peternakan Tomini Parimo

Dan conflicts deminisher, yakni peran sebagai pemecah dan peneduh konflik dari berbagai kemungkinan konflik yang muncul.

Amirudin menegaskan, peran desk pilkada adalah bukan sebagai “pemadam kebakaran” atas munculnya berbagai persoalan, melainkan menjadi semacam “kompas pilkada”.

Dalam hajat pilkada senantiasa ada power struggle dan power competition antar kontestan, konstituen, serta pihak lain yang berkepentingan.

Ia mengatakan, Pilkada yang bersih tersapu dari konflik tidak mungkin akan ada di daerah mana pun, setenang apa pun daerah itu ada. Sebab, bagaimanapun juga pilkada adalah bagian dari kegiatan suksesi kepemimpinan.

Baca juga: Target Sepuluh Persen Penurunan Stunting, Ini Peran OPD Pendamping

Desk pilkada dilengkapi dengan bidang-bidang, yaitu bidang sosialisasi dan fasilitasi, bidang politik dan kantibmas, dan bidang advokasi dan sekretariat.

Jobs description, baik yang menyangkut tugas, peran, dan pembidangan memiliki misi yang satu, yakni membantu KPUD untuk mensukseskan pilkada.

Pembagian kerja itu akan sangat membantu KPUD dalam kegiatan yang antara lain berupa sosialisasi, fasilitasi, antisipasi dan eliminasi masalah yang mungkin timbul, menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi, serta monitoring pelaksanaan Pilkada.

Baca juga: Parigi Moutong Sudah Membentuk Sekretariat Desk Pilkada Sulawesi Tengah

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.