Desakan Transparansi Data Jamkesda Parigi Moutong

Hearing DPRD Parigi Moutong Dengan Dinas Sosial, BPJS, Pihak Rumah Sakit, Dinkes dan BPKAD

Desakan Transparansi Data Warga Jamkesda Parigi Moutong
Rapat hearing DPRD Parigi Moutong terkait Jamkesda.

Parigi moutong, gemasulawesi.com DPRD mendesak pihak BPJS serta Dinas Sosial untuk transparan terkait data warga dalam Jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda Parigi Moutong.

“Ada 95 ribu warga yang belum bisa masuk dalam data Jamkesda Parigi Moutong. Sehingga, kesehatan warga belum terjamin,” ungkap Ketua DPRD, Sayutin Budianto Tongani, usai rapat hearing dengan Dinas Sosial, di ruang sidang DPRD, Selasa, 14 Januari 2020.

Menurutnya, BPJS perlu merinci berapa banyak warga yang sakit sehingga ditanggung pembiayaannya. Maksud pendataan ini agar pembiayaan bisa tepat sasaran. Selama ini kondisinya, bisa dikatakan warga miskin yang menanggung biaya kesehatan warga lainnya.

Rekomendasi DPRD sangat jelas, untuk mendorong Pemda Parigi Moutong memberikan jaminan melalui Jamkesda. Pemerintah harus menjamin warga miskin untuk segera terdaftar semuanya. Kedepannya, penyaluran anggarannya berdasarkan jumlah warga miskin yang sakit membutuhkan bantuan.

Idealnya, Pemda Parigi Moutong meminta data dari berbagai rumah sakit. Misalnya, data periode bulan Januari hingga Agustus, sudah berapa data warga yang dilayani jaminan kesehatannya. Dirangkum kemudian dilaporkan untuk mendapatkan klaim anggarannya.

“Dengan anggaran senilai 45 miliar Rupiah seharusnya mampu menjamin layanan kesehatan seluruh warga miskin di Kabupaten Parigi Moutong,” tegasnya.

Minimal kedepannya lanjut dia, anggaran jaminan kesehatan itu separuh daerah yang langsung tangani dan separuhnya BPJS yang tangani. Sehingga anggarannya tepat sasaran.

Ia merinci, jika Pemda yang menangani modelnya dapat berupa program Kartu Parigi Moutong Sehat. Seluruh warga kategori miskin didata. Namun, untuk klaim anggarannya disesuaikan dengan jumlah warga sakit yang dilayani rumah sakit dan Puskesmas.

“Bayangkan jika kita setor semuanya ke BPJS. Sementara itu, tidak semua warga dalam daftar yang sakit untuk dijamin kesehatannya. Kemudian, sisa anggarannya kemana,” tuturnya.

Artinya tambah dia, kontrak jaminan kesehatan dengan BPJS akan dievaluasi. Tidak akan lagi sebesar itu anggarannya yang akan diberikan ke BPJS. Akan disesuaikan dengan data warga miskin sakit yang ditanggung pembiayaannya.

“Intinya, warga sakit dulu yang dihitung, baru diklaim anggarannya. Terkait mekanismenya, nanti akan dibahas bersama,” tutupnya.

Baca juga: Bupati Parigi Moutong Cs Tidak Bisa Hadirkan Saksi Bantahan

Laporan: Muhammad Rafii

Iklan

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here