Demo Tolak Omnibus Law Kota Palu Ricuh

Demo Tolak Omnibus Law di Kota Palu Berakhir Ricuh
Foto: Pendemo Penolak Omnibus Law membakar ban sebagai tanda perlawanan pada demo di DPRD Kota Palu, Kamis 8 Oktober 2020, GemasulawesiFoto/Rahmi)
Jangan Lupa Share

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi- Demo penolakan terkait Undang-undang  Omnibus Law di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berakhir ricuh.

Aksi demo penolakan Omnibus Law ini diikuti Aliansi Mahasiswa Kota Palu (Mahkota), Kelompok Pecinta Alam dan warga umum dimulai pukul 10:00 Wita di depan Gedung DPR.

“Isu central yang kami bawa dari demo Aliansi Mahkota Palu adalah menolak Omnibus Law. Saat ini kami sedang melakukan konsolidasi. Kami tidak ingin melakukan konsolidasi di tempat lain selain ke dalam Gedung DPR,” ungkap Samsu Alam selaku massa aksi demo dan Ketua Himpunan Pendidikan Biologi Untad, saat demo di DPRD Kota Palu, Kamis 8 Oktober 2020.

Awalnya, massa yang menyampaikan aspirasinya berjalan kondusif dan aman. Hingga pukul 11:30 massa aksi  masih melakukan negoisasi untuk masuk ke gedung DPR, menginginkan bertemu dengan anggota DPR secara langsung.

Namun, pihak kepolisian hanya memberi izin 15 orang untuk masuk. Massa aksi meminta semua peserta aksi masuk ke Gedung DPR. Akhirnya, terjadilah bentrok yang tidak bisa dihindari antara kedua belah pihak.

Baca juga: Dugaan Jatah Jergen Solar Oknum Polres dan Polsek, Kapolres Parimo Akan Pulbaket

Akibat demo penolakan Omnibus Law yang berakhir ricuh itu, sejumlah mahasiswa serta aparat kepolisian di Kota Palu terluka.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Didik Supranoto mengatakan massa aksi dari mahasiswa yang semula menyampaikan aspirasinya secara damai mulai pagi. Diduga telah disusupi oleh oknum yang memprovokasi yang berakhir dengan kericuhan.

“Petugas kepolisian yang berjaga mulai dihujani dengan lemparan batu dan petasan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, petugas pengendali berupaya untuk membubarkan massa aksi dengan imbauan untuk tidak anarkis. Lalu meningkat melakukan penyemprotan gas air mata dengan mobil water cannon.

Saat ini kata dia, ada 29 orang yang diamankan di Ditreskrimun Polda Sulteng yang terdiri dari mahasiswa berjumlah 28 orang dan warga umum satu orang.

Sementara itu, yang mendapat pertolongan Rumkit Bhayangkara berjumlah 26 orang yang terdiri dari anggota polri 10 orang, mahasiswa 11 orang, warga umum lima orang.

Data dari Relawan yang bertugas di Lokasi Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia (Yakin)  delapan orang luka berat, 12 orang luka ringan terdiri dari mahasiswa Untad, Unismu dan IAIN Palu.

Sementara itu, penolakan Omnibus Law juga datang dari Aliansi Jurnalis Independent.

AJI Indonesia bahkan menyebut Omnibus Law mengancam demokratisasi penyiaran.

“Kritik terbesar publik terhadap pembahasan ini adalah pada soal prosedur pembahasan yang cenderung mengabaikan aspirasi publik yang terdampak langsung regulasi ini,” rilis AJI Indonesia, Rabu 7 Oktober 2020.

Dalam rilis itu, AJI Indonesia mengatakan meski Indonesia dilanda pandemi serta adanya sejumlah pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah dan DPR tetap meneruskan pembahasan.

Ada tekanan kuat agar pembahasannya dihentikan, agar negara ini fokus pada penanganan covid-19 dan mengurangi kegaduhan publik. Namun, aspirasi itu tidak didengarkan pemerintah dan DPR.

Selain dari aspek prosedur pembahasan, penolakan publik terutama pada substansi dari Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan buruh dan kepentingan negara dalam jangka panjang.

Pemerintah merevisi cukup banyak pasal Undang Undang Ketenagakerjaan, yang semangatnya terlihat untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha tapi itu justru merugikan pekerja.

Undang-undang baru ini juga melonggarkan kebijakan untuk mendorong investasi namun akan memiliki implikasi yang membahayakan lingkungan dalam jangka panjang.

Undang-undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang sekaligus. Semula akan mencakup 79 undang-undang, belakangan ada yang dikeluarkan dari pembahasan namun ada juga yang dimasukkan lagi menjelang akhir.

Undang-undang yang berhubungan dengan jurnalis dan media yang diubah adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang Undang Ketenagakerjaan. Undang Undang Pers kemudian dikeluarkan dari pembahasan.

Menyikapi pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, AJI menyatakan sikap.

Pertama, mengecam pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena dilakukan secara tergesa-gesa, tidak transparan dan mengabaikan aspirasi publik.

Pembahasan undang-undang dipersoalkan sejak awal karena rendahnya partisipasi publik dalam pembahasannya, terutama dari kelompok yang terdampak langsung dari regulasi itu diantaranya adalah buruh.

Pertanyaan soal partisipasi itu makin besar karena DPR dan pemerintah ngotot tetap melakukan pembahasan pada saat negara ini menghadapi pandemi. Saat undang-undang ini disahkan, kasus infeksi sudah lebih dari 311.000 dan lebih dari 11.000 meninggal.

Sikap ngotot pemerintah dan DPR ini menimbulkan pertanyaan soal apa motif sebenarnya dari pembuatan undang-undang ini.

AJI Indonesia menilai pembahasan yang cenderung tidak transparan dan mengabaikan aspirasi kepentingan publik ini. Karena pemerintah ingin memberikan insenstif yang besar kepada pengusaha agar investasi makin besar meski mengorbankan kepentingan buruh dan membahayakan lingkungan hidup.

Pemerintah Joko Widodo sendiri sejak awal memang menggadang-gadang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk menggenjot investasi.

Kedua, AJI Indonesia mengecam pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena merevisi pasal-pasal dalam Undang Undang Ketenagakerjaan yang justru mengurangi kesejahteraan dan membuat posisi buruh lebih lemah posisinya dalam relasi ketenagakerjaan.

Hal ini ditunjukkan dari revisi sejumlah pasal tentang pengupahan, ketentuan pemutusan hubungan kerja, ketentuan libur dan pekerja kontrak.

Omnibus law ini membolehkan PHK dengan alasan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi pada 2012 melarang PHK dengan alasan efisiensi.

Omnibus Law juga menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak dan menyerahkan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah.

Praktek ini tentu saja bisa merugikan pekerja media yang cukup banyak tidak berstatus pekerja tetap. Ketentuan baru ini membuat status kontrak semacam ini akan semakin luas dan merugikan pekerja media.

Omnibus law juga mengurangi hari libur, dari semula bisa dua hari selama seminggu, kini hanya 1 hari dalam seminggu.

Pasal soal cuti panjang juga dihapus dan menyebut soal pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Ketentuan soal ini juga disebut harus diatur dalam perjanjian kerja bersama. Padahal kita tahu bahwa mendirikan serikat pekerja di media itu sangat besar tantangannya sehingga sebagian besar media kita tidak memiliki serikat pekerja.

Omnibus Law juga menghapus pasal sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan.

Ini bisa menjadikan kesejahteraan jurnalis makin tidak menentu karena peluang pengusaha memberikan upah layak semakin jauh karena tidak ada lagi ketentuan soal sanksi.

Ketiga, mengecam pengesahan Omnibus Law karena merevisi Undang Undang Penyiaran dengan ketentuan baru yang tidak sejalan dengan semangat demokratisasi di dunia penyiaran.

Omnibus Law ini akan membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Padahal, larangan siaran nasional ini justru untuk mendorong semangat demokratisasi penyiaran, yaitu memberi ruang pada budaya dan ekonomi lokal bertumbuh.

Omnibus Law juga memberi kewenangan besar kepada pemerintah mengatur penyiaran. Sebab, pasal 34 yang mengatur peran KPI dalam proses perijinan penyiaran, dihilangkan.

Dihapusnya pasal itu juga menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran yaitu 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio dan juga larangan izin penyiaran dipindahtangankan ke pihak lain.

Ketentuan penting lain yang diubah Omnibus Law adalah diberikannya wewenang migrasi digital sepenuhnya kepada pemerintah. Padahal migrasi digital bukan hanya semata alih teknologi tetapi juga perubahan tata kelola penyiaran yang selayaknya diatur negara pada tingkat UU, bukan di Peraturan Pemerintah.

Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober 2020, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Meski pembahasannya mendapat kecaman luas publik. Pengesahan yang berlangsung saat Indonesia masih di bawah tekanan pandemi ini didukung mayoritas fraksi di DPR, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahannya.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, KNPI Palu: Ini Adalah Malapetaka Buat Indonesia

Laporan: Siti Rahmi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post