fbpx

Tolak UU Cipta Kerja, KNPI Palu: Ini Adalah Malapetaka Buat Indonesia

waktu baca 3 menit
(Ketua DPD KNPI Palu, Sidiq Djatola, Foto: Ist)

Berita kota palu, gemasulawesi– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja atau Ciptaker yang disahkan DPR RI.

“UU Cipta kerja adalah malapetaka buat Indonesia,” tegas Ketua DPD KNPI Palu, Sidiq Djatola, di Palu, Rabu 7 oktober 2020.

Ia mengatakan, menolak pasalnya pengesahan RUU Ciptaker dinilai lebih mengutamakan nasib pengusaha dibanding buruh atau pekerja.

Salah satunya kata dia, ada beberapa regulasi yang diatur di dalam UU Ciptaker berpotensi memangkas hak dan kepentingan kaum pekerja atau buruh.

“Investasi jangan sampai menggerogoti hak kaum pekerja. Negara tidak boleh seperti itu,” jelasnya.

Negara kata Sidiq, tidak boleh menjadi kontrol terhadap pers. Ia menyebut kondisi sekarang sangat parah dari rezim sebelumnya.

Baca juga: Dugaan Jatah Jergen Solar Oknum Polres dan Polsek, Kapolres Parimo Akan Pulbaket

“Banyak hal harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif tanpa harus terburu-buru mengesahkannya,” tuturnya.

Ia menerangkan, UU Ciptaker dengan maksud meningkatkan investasi di Indonesia memang diperlukan guna mendorong perekonomian masyarakat, khususnya di kota Palu.

Selain itu, sistem kerja pengupahan hingga soal masa depan lingkungan juga harus menjadi sorotan.

Menurutnya, negara harus hadir sebagai leader ekonomi tanpa membuka pintu bagi pengusaha merusak lingkungan.

“Dengan UU Cipta kerja ini, kini Amdal bukan lagi jadi hal utama. Bayangkan, berapa banyak orang yang akan terdampak dari hancurnya lingkungan. Meski ada alternatif yang diberikan, tidak sebaik Amdal,” ujarnya.

Sementara itu, buruh Indonesia menolak keras dan tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut. Ketujuh isi yang telah disepakati pemerintah bersama DPR yang ditolak oleh buruh adalah

Pertama, UMK bersyarat dan UMSK dihapus. Buruh menolak keras kesepakatan ini.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap kabupaten dan kota berbeda nilainya. Jadi tidak benar kalau UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya.

Karena kalau diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.

Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Dengan rincian, 19 bulan dibayar pengsuaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal ini, Said Iqbal mempertanyakan, asal sumber dana BPJS.  Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan tidak masuk akal. Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh enam bulan.

Bisa dipastikan BPJS NAKER akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) pesangon dengan mengikuti skema ini atau dengan kata lain dibuat aturan baru skema pesangon untuk tidak bisa dilaksanakan di lapangan.

Ketiga, PKWT atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Buruh menolak PKWT seumur hidup.

Keempat, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Padahal sebelum, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Buruh menolak outsourcing seumur hidup.

Menurut Said Iqbal, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh.

Kelima, waktu kerja tetap eksploitatif. Buruh menolak jam kerja yang eksploitatif.

Keenam, hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan hak cuti panjang juga hilang.

Ketujuh, karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang.

“Dari tujuh isu hasil kesepakatan itu, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing,” tutupnya.

Baca juga: Sulawesi Tengah Ketambahan 23 Orang Positif Corona

Laporan: Aldi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.