Minggu, Juni 20, 2021
Jangan Lupa Share
BerandaPARIGI MOUTONGIni Cara Cek Penerima BST Kemensos Pada Laman DTKS

Ini Cara Cek Penerima BST Kemensos Pada Laman DTKS

- Advertisement -spot_img
Jangan Lupa Share

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Pemerintah perpanjang program Bantuan Sosial Tunai hingga 2021. Untuk mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan, Ini cara cek penerima BST pada laman DTKS Kemensos.

“BST rencananya lanjut hanya untuk 6 bulan di 2021,” ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Adhy Karyono di Jakarta, Sabtu 26 Desember 2020.

Cek penerima BST Kemensos melalui DTKS adalah bantuan senilai Rp300 ribu dan bantuan Rp3,5 juta.

Cek penerima BST Kemensos Rp300 ribu yang dilanjutkan sampai 2021, diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Bansos Covid 19 Kemensos

Sementara itu, uang tunai senilai Rp3,5 juta merupakan bantuan modal usaha dari Kementerian Sosial yang diberikan kepada 10.000 KPM PKH Graduasi. Yang memiliki rintisan usaha mikro terdampak pandemi Covid 19.

Program Rp3,5 juta itu diberi nama Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSIMU). BSIMU diberikan senilai Rp500 ribu/KPM untuk membantu menyangga usaha mikro yang baru saja dirintis.

Nantinya, KPM PKH Graduasi yang terseleksi akan menerima pendampingan dan bantuan sosial insentif modal usaha sebesar Rp 3.500.000,-/KPM untuk lebih mengembangkan usahanya.

Baca juga: Korupsi 14,5 Miliar Rupiah Bansos Covid 19, Mensos Juliari Jadi Tersangka

Selanjutnya, untuk proses cek penerima BST Kemensos terdapat perubahan dari cara yang sebelumnya digunakan.

Apabila sebelumnya, masyarakat penerima bantuan diminta mengunjungi situs https ://cekbansos.siks.kemsos.go.id. Kini, masyarakat harus masuk ke alamat yang berbeda untuk mengecek statusnya sebagai penerima BST.

Kepala Pusat Data Informasi Kementerian Sosial, Said Mirza Pahlevi mengatakan masyarakat bisa mengunjungi laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di alamat https ://dtks.kemensos.go.id

“Tidak perlu login pada laman dtks.kemensos.go.id, ada menu cek bansos di atas halaman,” sebut Mirza saat dihubungi terpisah, Sabtu (26/12/2020).

Setelah masuk ke laman yang itu, bisa langsung mengisi data yang dibutuhkan untuk proses pengecekan.

Data yang diisi mulai dari nomor identitas (NIK atau ID DTKS/BDT atau Nomor PBI JK/KIS).

Kemudian, nama sesuai dengan jenis identitas yang digunakan, dan terakhir adalah memasukkan kode unik atau captcha yang tersedia. Terakhir klik “Cari”.

“Laman itu, hanya diperuntukkan bagi maysarakat yang ingin mengecek informasi daftar penerima BST. Bukan bantuan sosial lainnya, maupun mendaftar sebagai peserta bantuan sosial,” jelasnya.

Baca juga: Dugaan Korupsi BLT Siniu Parimo, Satu Orang Jadi Tersangka

Cek Penerima BST Kemensos

Cara cek penerima bansos kemensos Sementara dikutip dari laman resmi Kemensos, berikut cara cek penerima bansos Kemensos Rp 300.000 :

Kunjungi laman https ://dtks.kemensos.go.id. Pilih ID, ada tiga jenis ID yaitu ID DTKS/BDT, Nomor PBI JK/KIS, dan NIK.

Adapun ID DTKS adalah ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Biasanya itu tersimpan di dinas sosial kabupaten kota.

Jika tidak mempunyai, maka bisa memilih opsi NIK atau Nomor Induk Kependudukan atau nomor PBI JK/KIS.

Masukkan Nomor Kepesertaan dari ID yang dipilih. Masukkan Nama yang sesuai dengan ID yang dipilih. Masukkan dua kata yang tertera dalam kotak box captcha. Klik “Cari”.

Selanjutnya, proses pencairan bisa dilakukan melalui ATM, kantor cabang, atau e-warong menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Yang mereka miliki selama ini melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN.

Bagi penerima yang sudah memiliki rekening, BST akan disalurkan ke masing-masing rekening penerima melalui Himbara.

Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki rekening akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Berikut syarat penerima BST:

  1. Calon penerima merupakan masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.
  2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi corona.
  3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat, seperi PKH, Kartu Sebako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
  4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka dapat mengomunikasikannya ke aparat desa.

Cara Daftar Peserta BST di DTKS

  1. Melaporkan diri ke aparat Desa atau Kelurahan untuk didata dan diverifikasi ulang, dengan membawa KTP dan KK.
  2. Masyarakat yang tidak memiliki KTP ataupun NIK tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu.
  3. Pihak Dinas Sosial selanjutnya akan melakukan verifikasi dan validasi data.

Proses Verifikasi dan Validasi

Nantinya, pihak aparat Desa dan Kelurahan akan menyampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat.

Dalam proses ini, tidak selalu semua usulan valid akan masuk dalam DTKS.

Kemudian hasil verifikasi dan validasi akan dilaporkan ke Kementerian Sosial melalui Gubernur.

Jika pendaftar lolos verifikasi dan validasi, maka akan terdaftar dalam DTKS, serta berhak mendapat BST Rp300.000.

Berikut cara cek apakah anda penerima bansos tunai Rp 300 ribu:

  1. Klik dan login di https://dtks.kemensos.go.id/
  2. Pilih ID Kepesertaan DTKS yang diinginkan (NIK, ID DTKS atau nomor PBI JK/KIS)
  3. Ketik nomor kepesertaan ID yang dipilih dalam DTKS
  4. Masukkan nama sesuai ID yang dipilih dalam DTKS
  5. Ketik kode captcha dalam kotak yang tersedia
  6. Klik Cari

Akan muncul pop up data penerima bantuan sosial dari Kemensos.

Sistem DTKS akan menyesuaikan ID dan nama yang diinput, serta membandingkannya dengan data dtks.kemensos.go.id. Jika nama tidak ada dalam database, situs DTKS akan memberi keterangan.

Apabila data tidak ditemukan, periksa kembali ID dan Nama.

Kemensos berencana melakukan validasi ulang data penerima bansos tunai Rp300 ribu. Validasi diharapkan meningkatkan jangkauan bantuan sehingga penerima bukan orang yang sama

Presiden Perintah Rubah Model Penyaluran BST

Mensos Risma akan mengubah pola penyaluran bansos dari tunai menjadi via transfer. Hal itu sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.

“Dalam waktu dekat akan membenahi data penerima bantuan sosial Kemensos. Perlu ada pemutakhiran agar bantuan bisa tersalurkan dengan baik,” tutur Mensos Risma.

Persoalan bansos kata dia, belakangan menjadi sorotan. Hal itu karena kasus yang menerpa Mensos sebelumnya, Juliari Batubara. Juliari menjadi tersangka KPK terkait dugaan korupsi bansos Covid 19.

Ia diduga menerima fee atau biaya Rp10 ribu dari setiap paket bansos sembako yang bernilai Rp300 ribu. Total dari dua periode proyek pengadaan bansos, Juliari diduga menerima Rp17 miliar.

Kemensos sempat mengakui masih ada warga yang dinilai berkecukupan yang mendapat bansos. Alasannya, terdapat inclusive exclusive error dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurutnya, prosedur memperbaiki data DTKS mesti melalui RT, RW, lurah hingga wali kota atau bupati dan gubernur.

Mensos Risma akan memberikan program pemberdayaan bagi anak fakir miskin dan terlantar untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Program ini merupakan yang pertama digagasnya usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi menteri sosial (mensos) Kabinet Indonesia Maju.

“Kami akan perhatikan terutama anak-anak terlantar, fakir miskin, kami prioritaskan untuk program pemberdayaan, sehingga anak-anak bukan hanya menadahkan tangan, tapi bisa melakukan segala sesuatu,” sebutnya.

Risma ingin anak terlantar dan fakir miskin yang selama ini berada di jalanan bisa menjadi generasi penerus yang berguna untuk bangsa dan negara.

Nantinya, program pemberdayaan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lainnya.

Selain itu, program pemberdayaan juga akan mencakup anggota keluarga lain. Misalnya suami yang sudah bekerja tetapi butuh bantuan agar bisa memperoleh penghasilan tambahan. Begitu juga dengan para ibu rumah tangga.

“Kami akan bekerja sama dengan program ini, bentuk koperasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, tapi daerah ada karakteristiknya berbeda-beda. Untuk meningkatkan pendapatan, maka buat program kerja sama dengan kementerian lain,” tuturnya.

Selain menumbuhkan pendapatan masyarakat, Risma mengungkapkan program yang dibuat nanti juga bisa memberi solusi bagi masyarakat untuk mengurangi pengeluaran.

Jumlah Penduduk Miskin Meningkat

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,42 juta pada Maret 2020. Dengan jumlah tersebut, tingkat kemiskinan sebesar 9,78 persen dari total populasi nasional.

Jumlah tersebut meningkat dari 24,79 juta orang atau 9,22 persen dari total populasi pada September 2019. Lebih tinggi pula dari 25,14 juta orang atau 9,41 persen dari total populasi pada Maret 2019.

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi karena pengaruh penurunan pendapatan masyarakat sejak pandemi virus corona atau covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020.

“Hasil survei pendapatan seluruh masyarakat menurun, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, di mana 7 dari 10 masyarakat pendapatan rendah di bawah Rp1,8 juta terpengaruh. Masyarakat pendapat tinggi di atas Rp2,7 juta juga turun pendapatannya,” tuturnya.

Data Penerima Bansos di Poso Sulteng

Sebelumnya, pada Semptember 2020 Dinas Sosial Kabupaten Poso mencatat penerima Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga yang tidak mampu di kabupaten itu pada September 2020 sebanyak 53.700 keluarga tersebar di 16 kecamatan.

“Jumlah penerima Bansos itu, sering berubah setiap bulan, kadang kurang, kadang juga lebih dari jumlah sebelumnya,” kata Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Bidang Fakir Miskin Dinsos Poso, Supadi dikutip dari Antara.

Supadi menjelaskan, dari 53.700 itu terbagi di empat program Bansos yang terdiri bantuan reguler dan COVID 19.

Jenis bantuan reguler yang berasal dari dana APBN yakni, bantuan sembako sebanyak 22.240 keluarga dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 15.193 keluarga.

Sementara untuk bantuan COVID 19 yakni progam Bantuan Langsung Tunai (BST) berasal dari dana Anggaran Pendapatn Belanja Negara (APBN) sebanyak 11.269 keluarga dan program bantuan BST yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 4.998 keluarga.

Dalam rincian yang diterima penerima bansos itu, yakni untuk bantuan sembako dari dana APBN menerima dana Rp200 ribu per bulan per keluarga yang dialihkan dalam bentuk barang seperti telur, beras dan sayuran.

Sementara untuk BST dari APBN yang sebelumnya menerima dana sebesar Rp600 ribu, kini tinggal Rp300 ribu per bulan per keluarga dengan lokasi penyaluran di BNI, BRI dan Kantor Pos.

Untuk bantuan PKH menerima dana tunai dengan jumlah sesuai jumlah keluarga dan bantuan BST dari anggaran APBD menerima dana sebesar Rp300 ribu per bulan per keluarga hanya selama tiga bulan dan beras 10 kilogram hanya selama dua bulan.

Bantuan BST APBD ini telah berakhir sejak bantuan diberikan pada Juni 2020.

“Kalau bantuan BST dari dana APBD ini, sudah berakhir karena tergantung dari kemampuan anggaran daerah saja,” tuturnya.

Laporan: Muhammad Rafii

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Related News

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.