Cegah Wabah PMK, Pemrov Sulawesi Barat Bentuk Tim Satgas

waktu baca 2 menit
Dokter hewan memeriksa kesehatan ternak sapi untuk mendeteksi PMK (Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Barat, gemasulawesi – Cegah wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) pada hewan di daerah itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, bentuk tim satuan tugas (satgas).

Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi barat, menyatakan belum ada hewan yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) di wilayah tersebut.

“Sampai saat ini belum ada informasi satupun hewan di Sulawesi Barat yang terjangkit wabah PMK,” ucap Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik saat rapat koordinasi penanggulangan virus PMK pada hewan di Mamuju, Selasa 05 Juli 2022.

Akmal mengatakan, dari 34 provinsi di Indonesia, 21 sudah terjangkit wabah virus tersebut.

Baca: P2KB Sulawesi Tengah Tekankan Penanganan Stunting di Parigi Moutong

Ia menjelaskan, jadi OPD dan Forkopimda perlu mewaspadai virus ini. Pemprov Sulbar dan Forkopimda sudah membentuk tim satgas cegah wabah pmk agar menjadi provinsi ke-22 yang tidak terjangkit.

Ia mengatakan, dari sisi regulasi, perlu diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ini termasuk memastikan bahwa tidak ada hewan yang masuk tanpa dokumen lengkap.

“Kalau masih ada yang lolos, perlu penegakan hukum sehingga harus dibentuk tim penegak hukum,” ujarnya.

Tim tersebut, kata dia, akan bekerja setidaknya satu bulan ke depan hingga wabah penyakit kaki dan mulut (PMK) benar-benar bisa dipastikan. Seluruh Forkopimda dilibatkan bersama tim untuk mengamankan titik rawan, khususnya Pelabuhan Simboro Mamuju dan Palipi Majene.

Kepala Karantina Pertanian Mamuju Agus Karyono mengatakan sejauh ini tidak ada hewan dengan penyakit mulut dan kuku yang terdeteksi di daerah tersebut. Hingga Selasa, Sulawesi Barat telah mengeluarkan 4.946 ekor sapi dan 10.192 ekor kambing.

“Semuanya dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku karena telah melalui masa karantina selama 14 hari,” ucap Agus.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Keamanan Pangan dan memantau posko-posko di Polewali Mandar dan Mamuju Tengah, termasuk melakukan penyemprotan disinfektan pada truk ternak. Dijelaskannya, dua pelabuhan Simboro Mamuju dan PPN Palipi Majene yang menjadi pintu keluar masuknya sapi juga telah dilakukan tindakan pencegahan seperti melarang masuknya sapi yang tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Barat Muchtar mengatakan, daerah tersebut merupakan salah satu peternakan sapi di Pulau Sulawesi. Hewan di Sulawesi Barat, lanjutnya, harus melalui surveilans dan sertifikasi kesehatan hewan.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan akan mengirimkan dokter dan paramedis besok (Rabu) untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dikurban. Ada 21 anggotan tim yang akan dibagi ke seluruh kabupaten,” ucap Muchtar. (*/Ikh)

Baca: Turunkan Stunting, Wali Kota Palu Paparkan Paket Stimulus Stunting

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.