Cegah PHK, Pemerintah Keluarkan Kebijakan Bantuan Subsidi Upah

Cegah PHK, Pemerintah Keluarkan Kebijakan Bantuan Subsidi Upah pekerja
Foto: Illustrasi BSU untuk buruh.
Jangan Lupa Share

Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah bagi pekerja atau buruh di tahun 2021. Bantuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK akibat pandemi covid-19.

“Pemberian subsidi diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulis, Kamis 22 Juli 2021.

Ia juga mengatakan, adanya bantuan subsidi upah juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha. Untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi covid-19.

Baca juga: Banggar DPR Sepakati Tidak Cabut Subsidi Listrik 450 VA

Pemberian bantuan subsidi upah diharapkan, dapat mengurangi beban perusahaan. Sehingga, pengusaha dan pekerja dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah pandemi.

“Melalui bantuan ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan,” ungkapnya.

Calon penerima bantuan diperkirakan mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 triliun.

“Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Kriteria pekerja mendapat bantuan diantaranya, WNI, pekerja penerima upah. Dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini datanya dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” jelas Ida.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3.500.000, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya di atas Rp3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah,” tuturnya.

Sektor terdampak PPKM

Sementara itu, kriteria terakhir calon penerima bantuan adalah pekerja pada sektor terdampak PPKM. Antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Dia mengungkap, besaran bantuan nantinya akan diberikan kepada buruh yaitu sebesar Rp 1 juta dan diberikan sekaligus melalui transfer bank.

“Sekali lagi saya tekankan bantuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap buruh dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi covid-19,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Naik 8,51

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post