Caleg Terpilih DPC PAN Parimo Belum Masukkan LPPDK?

0
636
Caleg PAN
Kantor KPU Parimo Tampak Dari Depan (Ft Ist)

Ketua KPU RI: Keterpilihannya Bisa Dibatalkan

Parimo, gemasulawesi.com- Sejumlah Calon legislatif (Caleg) asal DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Parimo diketahui belum menyetorkan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Parahnya, diantara Caleg yang tidak memasukkan LPPDK tersebut kemudian diketahui adalah Caleg terpilih.

Berdasarkan dokumen yang telah di verifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) di Sekretariat DPC PAN Parimo diketahui dari 40 Caleg terdaftar memasukkan LPPDK hanya 26 orang.

Ketua DPC PAN Parimo sendiri yang dikonfirmasi oleh media ini membenarkan adanya sejumlah Caleg PAN belum memasukkan LPPDK.

Baca Juga: KPU Parimo Gelar Rapat Pleno Rekap Suara

“Sudah kami ingatkan waktu itu, untuk segera memasukkan LPPDK. Tapi hingga batas akhir pemasukan berkas dia belum memasukkan itu,” terangnya.

Operator yang ditugaskan saat itu juga mengaku telah menunggu hingga jam 12 malam pada batas hari terakhir pemasukan namun tidak ada lagi caleg yang memasukkan berkas LPPDK.

Tidak jelas apa alasan dari pihak Caleg sehingga tidak memasukkan LPPDK walaupun sudah berulang kali dimintai oleh pihak Partai untuk segera disetorkan.

Sementara salah seorang Caleg PAN, Ahmad Yani mengaku heran dengan tidak dimasukkannya LPPDK.

“Padahal sangat mudah menyusunnya, saya saja tidak terpilih memasukkan LPPDK masa yang terpilih tidak memasukkannya,” terangnya.

Ia menilai, ada unsur menganggap remeh urusan, padahal itu adalah kewajiban yang telah tertuang dalam aturan yang ditetapkan KPU.

Sementara itu Koordiv Hukum KPU, Tahir yang dikonfirmasi terkait persoalan Caleg PAN belum memasukkan LPPDK mengaku menunggu hasil keputusan KPU RI.

Ilustrasi

“Kami hanya eksekutornya, keputusannya ada diatas,” singkatnya.

Ketua KPU Parimo, Abd Khair juga menguatkan pernyataan dari Tahir terkait persoalan tersebut.

Sementara itu mengutip pernyataan dari Ketua KPU RI Budiman yang telah terbit pada detik.com Jum’at, 26/4/2019 di Kantor KPU Jln Imam bonjol mengatakan, keterpilihannya bisa dibatalkan.

Ia mengatakan, Partai politik peserta pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

“Jika LPPDK tidak diserahkan, maka keterpilihannya bisa dibatalkan,” tegasnya.

Lanjut Arief, dalam aturan peserta pemilu bagi yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanyenya dapat dibatalkan statusnya sebagai peserta. Jika tidak menyerahkan laporan akhirnya maka tidak dapat ditetapkan keterpilihannya.

Diketahui, peserta pemilu yang wajib menyerahkan LPPDK adalah Capres-Cawapres, tim kampanye, Partai politik hingga Caleg. LPPDK sendiri sudah harus disetorkan paling lambat lima belas hari setelah pencoblosan.

Baca Juga: KPU Parimo Gelar Rapat Pleno Rekap Suara

Laporan: Muhammad Irfan

Tinggalkan Balasan